Showing posts with label Sejarah Nasional. Show all posts
Showing posts with label Sejarah Nasional. Show all posts

Monday, 6 July 2015

Wacana tentang masuknya Islam ke Indonesia, masih menyisakan perdebatan panjang di kalangan para ahli. Setidaknya ada tiga masalah pokok yang menjadi perbedaan. Tempat asal kedatangan Islam, para pembawanya, dan waktu kedatangannya. Berbagai teori berusaha menjawab tiga masalah pokok ini dan nampaknya belum tuntas karena kurangnya data pendukung dari masing-masing teori. Pula, ada kecenderungan dari teori-teori yang menekankan salah satu aspek dan mengabaikan aspek-aspek yang lain.


Paling tidak, ada tiga teori yang dikembangkan para ahli mengenai masuknya Islam di Indonesia: “Teori Gujarat”, “Teori Persia”, dan “Teori Arabia”. Teori Gujarat dianut oleh kebanyakan ahli dari Belanda. Penganut teori ini memegang keyakinan bahwa asal muasal Islam di Indonesia dari Anak Benua India, bukan dari Persia atau Arabia.

Sarjana pertama yang mengemukakan teori ini adalah Pijnappel dari Universitas Leiden, Belanda. Menurut Pijnappel, aorang-orang Arab yang bermazhab Syafi’i yang bermigrasi dan menetap di wilayah India kemudian membawa Islam ke Indonesia. (Azra, 1998: 24)

Teori ini kemudian dikembangkan oleh Snouck Hurgronje. Teori ini lebih menitikberatkan pandangannya ke Gujarat sebagai asal berdasarkan: Pertama, kurangya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran agama Islam ke Indonesia. Kedua, hubungan dagang Indonesia-India telah lama terjalin lama. Ketiga, inskripsi tertua tentang Islam yang terdapat di Sumatera memberikan gambaran hubungan antara Sumatera dengan Gujarat. (Suryanegara, 1998: 75)

Pandangan Snouck Hurgronje yang demikian ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap para sejarawan Barat dan berpengaruh juga terhadap sejarawan Indonesia. Sampai hari ini kita masih mendapati buku terbaru yang menyebut Gujarat sebagai asal masuknya agama Islam ke Nusantara. Sejalan dengan pendapat di atas ini, Moquette, seorang sarjana Belanda. Ia mendasarkan kesimpulannya setelah mengamati bentuk batu nisan di Pasai, kawasan utara Sumatera yang bertanggal 17 Dzulhijjah 1831 H/27 September 1428. Batu nisan yang mirip ditemukan di makam Maulana Malik Ibrahim (w.1822/1419) di Gresik, Jawa Timur.
Berdasarkan contoh-contoh batu nisan ini ia berkesimpulan, bahwa batu nisan di Cambay, Gujarat dihasilkan bukan hanya untuk pasar lokal tetapi juga untuk diekspor ke kawasan lain, termasuk Sumatera dan Jawa. Selanjutnya, dengan mengimpor batu nisan dari Gujarat, orang-orang Indonesia juga mengambil Islam dari sana. (Azra,1998:24-25)

Sarjana Belanda lainnya, W.F. Stuterheim menyatakan masuknya agama Islam ke Nusantra pada abad ke-13 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada bukti batu nisan sultan pertama dari Kerajaan Samudera Pasai, yakni Malik Al-Saleh pada tahun 1297. Selanjutnya tentang asal negara yang mempengaruhi masuknya Islam ke Indonesia adalah Gujarat dengan alasan bahwa Islam disebarkan melalui jalur perdagangan Indonesia-Cambay (India)-Timur Tengah–Eropa. Di samping itu, Stuterheim memperkuat alasannya bahwa relief batu nisan Sultan Malik Al-Saleh bersifat Hinduistis yang mempunyai kesamaan dengan batu nisan di Gujarat. (Suryanegara,1998: 76).

Dengan demikian, dari pandangan para ahli di atas, baik Pijnapel, Hurgronje, Moquette, maupun Stutterheim, dapat disimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat India pada abad XIII-XIV Masehi melalui jalur perdagangan.
Masih dalam konteks Teori Gujarat, J.C. Van Leur menyatakan bahwa pada tahun 674 M di pantai barat Sumatera telah terdapat perkampungan Islam. Dengan pertimbangan bahwa bangsa Arab telah mendirikan perkampungan di Kanton pada abad IV M. Perkampungan ini mulai dibicarakan lagi pada tahun 618 dan 626. Pada perkembangan selanjutnya, perkampungan ini ternyata mempraktekkan ajaran Islam seperti yang terdapat di sepanjang jalan perdagangan Asia Tenggara. (Suryanegara, ibid.)
Berdasarkan keterangan Van Leur, disimpulkan bahwa masuknya Islam ke Nusantara tidaklah terjadi pada abad ke-13, melainkan pada Abad ke-7. Sedangkan Abad ke-13 adalah masa perkembangan Islam. Perluasan lebih lanjut terjadi pada abad ke-16, sebagai akibat perubahan politik di India.

Perkembangan Islam pada abad XIII sebagai akibat terjadinya jalur perdagangan, yang tadinya melalui Selat Sunda, berubah melewati selat Malaka. Perubahan mempengaruhi timbulnya pusat perdagangan di selat Malaka. Perluasan lebih lanjut ditunjang oleh perubahan politik di India, yakni runtuhnya kekuasaan Brahmana yang digantikan kekuatan Mongol (1526 M) dan diikuti jatuhnya kerajaan Vijayanagar (1556). Perubahan politik inilah yang mempengaruhi perkembangan Islam di Indonesia. (Suryanegara, 1998: 77).

Pandangan Van Leur mempunyai kesamaan dengan pendapat TW Arnold tentang waktu masuknya Islam ke Indonesia, yaitu pada abad VII. Tetapi, Van Leur tidak dapat melepaskan pandangan bahwa Islam masuk Indonesia dari India, seperti pandangan para ahli sebelumnya. Di samping itu, mereka mengakui adanya bangsa Arab yang membawa Islam. (Suryanegara, ibid.).

Leur juga menginformasikan bahwa motivasi para bupati masuk Islam adalah untuk mempertahankan kekuasaanya. Dengan demikian, informasi ini memberikan gambaran bahwa sebelumnya Islam telah menjadi agama rakyat yang kemudian disusul oleh para penguasa. Dengan demikian, kajian tentang awal masuknya Islam ke Indonesia mestinya tidak didasarkan kepada saat timbulnya kekuasaan politik, tapi perlu juga memperhatikan perkembangan Islam di tengah masyarakat. (Suryanegara, ibid.)
Tetapi, pada umumnya para penulis memusatkan perhatiannya pada awal timbulnya kekusaan politik. Bernard Vlekke misalnya. Berdasarkan laporan Marcopolo yang pernah singgah di Sumatera pada tahun 1929, digambarkan bahwa situasi di ujung utara Sumatera, daerah Perlak (Aceh) penduduknya telah memeluk agama Islam. Vlekke menandaskan bahwa Perlak adalah sat-satunya daerah Islam di Indonesa waktu itu.

Dari berbagai argumen teori Gujarat di atas, analisis para ahli kebanyakan bersifat India-Hindisentris, sehingga seluruh perubahan sosial-politik di India mempengaruhi langsung sosial-politik di Indoensia. Teori ini tentunya memiliki kelemahan dan menuai kritik dari para ahli yang lain.

SQ Fatimi, misalnya, menyatakan bahwa argumen yang mengaitkan seluruh batu nisan di Pasai --termasuk batu nisan Malik Al-Saleh dengan batu nisan di Gujarat, diragukan. Menurut penelitiannya, batu nisan Malik Al-Saleh berbeda dengan batu nisan yang terdapat di Gujarat. Batu nisan tersebut justeru mirip dengan batu nisan yang terdapat di Bengal. Karena itu seluruh batu nisan itu pasti didatangkan dari sana. Dengan demikian Islam masuk ke Indonesia dari Bengal. Namun pendapat ini dipersoalkan berkenaan dengan perbedaan mazhab. Muslim Indonesia bermazhab Syafi’i, sementara muslim di Bengal bermazhab Hanafi. (Azra, 25).

Pengkritik teori Gujarat lain adalah Morisson yang menyatakan bahwa meski batu-batu nisan yang ada di Nusantara diimpor dari Gujarat, bukan berarti Islam berasal dari sana. Morisson mematahkan teori ini dengan data sejarah. Raja Samudera Pasai yang melakukan Islamisasi di Pasai wafat pada tahun 1297. Padahal, Gujarat saat itu masih merupakan kerajaan Hindu, dan baru pada tahun 1298 ditaklukkan oleh penguasa muslim. Menurut Morrison, Islam masuk ke Indonesia pada akhir abad ke-13 dari Corromandel (India Timur). (Azra, 26).

Pandangan ini nampaknya sejalan dengan T.W. Arnold, yang berargumen bahwa Islam Indonesia berasal dari Coromandel dan Malabar. Hal ini disokong oleh kenyataan bahwa kedua wilayah itu mempunyai kesamaan mazhab, yakni Syafi’i. Tetapi perlu juga dicatat, menurut Arnold, Coromadel dan Malabar, bukan satu-satunya asal Islam dibawa ke Nusantara, tetapi juga Arabia pada awal abad VII M. (Azra Ibid., 26-27.)

Teori kedua tentang masuknya Islam di Indonesia adalah teori Persia. Pembangun teori ini di Indonesia adalah Hoesin Djajadiningrat. Teori ini menitikberatkan pandangannya pada kesamaan kebudayaan masyarakat Indonesia dengan Persia. Pandangan ini agak mirip dengan pandangan Morrison yang melihat persoalan masuknya Islam di Indonesia dari sisi kesamaan mazhab, meski berbeda asal muasalnya.

Kesamaan kebudayan yang dimaksud dalam teori Persia ini adalah: Pertama, peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari peringatan Syi’ah terhadap syahidnya Husain. Peringtan ini ditandai dengan pembuatan bubur Syura. Di Minangkabau bulan Muharam dinamakan bulan Hasan-Husein. Di Bengkulu ada tradisi Tabut, dengan mengarak keranda Husein untuk dilemparkan ke sungai atau perairan lainnya. Kedua, ada kesaman ajaran wahdatul wujud Hamzah Fansuri dan Syekh Siti Jenar dengan ajaran sufi Persia, Al-Hallaj (w.922 M). Ketiga, pengunaan istilah Persia dalam tanda bunyi harakat dalam pengajian Al-Quran, seperti jabar (Arab: fathah), huruf sin tidak bergigi (Arab: bergigi). Keempat, nisan Malik Al-Saleh dan Maulana Malik Ibrahim dipesan dari Gujarat. Argumen ini sama persis dengan argumen teori Gujarat. Kelima, pengakuan umat Islam Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi’i sama dengan mazhab muslim Malabar. Argumen ini sama dengan argumen Morisson. Pandangan ini agak ambigu karena di satu sisi ia menekankan kesamaan budaya Islam Indonesia dengan Persia, tetapi di sisi lain dalam hal pandangan mazhab ia terhenti sampai di Malabar, tidak sampai ke Mekkah, pusat mazhab Syafi’i. (Suryanegara, 91)
Menjawab teori Persia ini, K.H. Saifuddin Zuhri, seorang intelektual islam dan Mantan menteri Agama RI, menyatakan sukar menerima pendapat bahwa Islam datang ke Indonesia dari Persia, apalagi bila berpedoman bahwa Islam masuk sejak abad VII, yang berarti pada masa Bani Umayyah. Saat itu tampuk kekuasaan politik dipegang oleh bangsa Arab dan pusat peradaban Islam berkisar di Mekah, Madinah, Damaskus, dan Bagdad. Tidak mungkin Islam Indonesia berasal dari Persia mengingat zaman itu Islam juga baru masuk ke Persia. (Suryanegara, 91.)

Dengan demikian teori Persia ini memiliki aspek-aspek kelemahan yang akan dijawab oleh teori ketiga, yakni teori Arabia. Teori ini sebenarnya merupakan koreksi terhadap teori Gujarat dan bantahan terhadap teori Persia. Di antara para ahli yang menganut teori ini adalah T.W. Arnold, Crawfurd, Keijzer, Niemann, De Holander, Naquib Al-Attas, A. Hasymi, dan Hamka. Kedua terakhir adalah ahli dari Indonesia.

Arnold menyatakan bahwa para pedagang Arab juga menyebarkan Islam ketika mereka mendominasi perdagangan Barat-Timur sejak abad awal Hijriyah, atau pada abad VII dan VIII Masehi. Meski tidak terdapat catatan-catatan sejarah, cukup pantas mengasumsikan bahwa mereka terlibat dalam penyebaran Islam di Indonesia. Asumsi ini lebih mungkin bila mempertimbangkan fakta-fakta yang disebutkan sumber Cina bahwa pada akhir perempatan ketiga abad VII M seorang pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah pemukiman Arab di pesisir Sumatera. Sebagian mereka bahkan melakukan perkawinan dengan masyarakat lokal yang kemudian membentuk komunitas muslim Arab dan lokal. Anggota komunitas itu juga melakukan kegiatan penyebaran Islam. Argumen Arnold di atas berdasarkan kitab `Ajaib al-Hind, yang mengisaratkan adanya eksistensi komunitas muslim di Kerajaan Sriwijaya pada Abad X.

Crawfurd juga menyatakan bahwa Islam Indonesia dibawa langsung dari Arabia, meski interaksi penduduk Nusantara dengan muslim di timur India juga merupakan faktor penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Sementara Keizjer memandang Islam dari Mesir berdasarkan kesamaan mazhab kedua wilayah pada saat itu, yakni Syafi’i. Sedangkan Nieman dan De Hollander memandang Islam datang dari Hadramaut, Yaman, bukan Mesir.

Pembela gigih teori Arabia lain adalah Naquib Al-Attas. Ia menolak temuan epigrafis yang menyamakan batu nisan di Indonesia dengan Gujarat sebagai titik tolak penyebaran Islam di Indonesia. Batu-batu nisan itu diimpor dari Gujarat hanya semata-mata pertimbangan jarak yang lebih dekat dibanding dengan Arabia. Menurut Al-Attas, bukti paling penting yang perlu dikaji dalam membahas kedatangan Islam di Indonesia adalah karakteristik Islam di Nusantara yang ia sebut dengan “teori umum tentang Islamisasi Nusantara” yang didasarkan kepada literatur Nusantara dan pandangan dunia Melayu. (Azra,28).

Menurut Al-Attas, sebelum abad XVII seluruh literatur Islam yang relevan tidak mencatat satupun penulis dari India. Pengarang-pengarang yang dianggap oleh Barat sebagai India ternyata berasal dari Arab atau Persia, bahkan apa yang disebut berasal dari Persia ternyata berasal dari Arab, baik dari aspek etnis maupun budaya. Nama-nama dan gelar pembawa Islam pertama ke Nusantara menunjukkan bahwa mereka orang Arab atau Arab-Persia. Diakui, bahwa setengah mereka datang melalui India, tetapi setengahnya langsung datang dari Arab, Persia, Cina, Asia Kecil, dan Magrib (Maroko). Meski demikian, yang penting bahwa faham keagamaan mereka adalah faham yang berkembang di Timur Tengah kala itu, bukan India. Sebagai contoh adalah corak huruf, nama gelaran, hari-hari mingguan, cara pelafalan Al-Quran yang keseluruhannya menyatakan ciri tegas Arab. (Attas, 1990:53-54)

Argumen ini didukung sejarawan Azyumardi Azra dengan mengemukakan historiografi lokal meski bercampur mitos dan legenda, seperti Hikayat Raja-raja Pasai, Sejarah Melayu, dan lain-lain yang menjelaskan interaksi langsung antara Nusantara dengan Arabia. (Azra, 30).

Penggagas Teori Arabia lain adalah Hamka. Dalam pidatonya dalam Dies Natalis Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) ke-8 di Yogyakarta pada tahun 1958 ia juga melakukan koreksi “keras” terhadap Teori Gujarat. Teorinya disebut “Teori Mekah” yang menegaskan bahwa Islam berasal langsung dari Arab, khususnya Mekah. Teori ini ditegaskannya kembali pada Seminar Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia di Medan, 17-20 Maret 1963. Hamka menolak pandangan yang menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke 13 dan berasal dari Gujarat. Hamka lebih mendasarkan teorinya pada peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia. Menurutnya, Gujarat hanyalah merupakan tempat singgah, dan Mekah adalah pusat Islam, sedang Mesir sebagai tempat pengambilan ajaran. (Suryanegara, 81-82).

Hamka menekankan pengamatannya kepada masalah mazhab Syafi’i yang istimewa di Mekah dan mempunyai pengaruh besar di Indonesia. Sayangnya, hal ini kurang mendapat perhatian dari para ahli Barat. Meski sama dengan Schrike yang mendasarkan pada laporan kunjungan Ibnu Bathuthah ke Sumatera, Hamka lebih tajam lagi terhadap masalah mazhab yang dimuat dalam laporan Ibnu Batutah. Selain itu Hamka, juga menolak anggapan Islam masuk ke Indonesia pada abad XIII. Islam sudah masuk ke Nusantara jauh sebelumnya, yakni sekitar Abad VII. (Ibid. 82)

Pandangan Hamka sejalan dengan Arnold, Van Leur, dan Al-Attas yang menekankan pentingya peranan Arab, meski teori Gujarat tidak mutlak menolak peranan Arab dalam penyebaran Islam di Nusantara.

Arnold sendiri telah mencatat bahwa bangsa Arab sejak abad kedua sebelum Masehi telah menguasai perdagangan di Ceylon (Srilangka). Memang tidak dijelaskan lebih lanjut tentang sampainya ke Indonesia. Tetapi, bila dihubungkan dengan kepustakaan Arab kuno yang menyebutkan Al-Hind (India) dan pulau-pulau sebelah timurnya, kemungkinan Indonesia termasuk wilayah dagang orang Arab kala itu. Berangkat dari keterangan Arnold, tidaklah mengherankan bila pada abad VII, telah terbentuk perkampungan Arab di sebelah barat Sumatera yang disebut pelancong Cina, seperti disebutkan Arnold dan Van Leur.
Hamka juga menolak teori Persia yang mendasarkan diri pada persamaan budaya Indonesia dengan Persia. Tradisi Tabut, misalnya, menurut Hamka, bukan berarti menujukkan bahwa Islam Indonesia bercorak Syi’ah dari Persia, karena Muslim di Indonesia yang bukan Syi’ah umumnya juga menghormati Hasan-Husein, meski bukan berarti Hamka menafikan pengaruh Syi’ah atau Persia di Indonesia, terutama pada bidang tasawuf. (Suryanegara, ibid., h. 92).

Dari uraian ketiga teori di atas dapat dilihat segi-segi persamaan dan perbedaan dari masing-masing teori. Teori Gujarat dan Persia memiliki persamaan pandangan mengenai masuknya Islam ke Nusantara yang berasal dari Gujarat. Perbedaanya terletak pada teori Gujarat dan mempersandingkan dengan ajaran mistik India. Teori Persia juga memandang adanya kesamaan mistik muslim Indonesia dengan ajaran mistik Persia. Gujarat dipandang sebagai daerah yang dipengaruhi Persia, dan menjadi tempat singgah ajaran Syi’ah ke Indonesia.

Dalam hal memandang Gujarat sebagai tempat singgah (transit) bukan pusat, sependapat dengan Teori Arabia/Mekah. Tetapi teori Mekah memandang Gujarat sebagai tempat singgah perjalanan perdagagan laut antara Indonesia dan Timur Tengah, sedangkan ajaran Islam diambilnya dari Mekah atau dari Mesir.

Teori Gujarat tidak melihat peranan bangsa Arab dalam perdagangan ataupun dalam penyebaran agama islam ke Indonesia. Teori ini lebih melihat peranan pedagang India yang beragama Islam dari pada bangsa Arab yang membawa ajaran Islam. Oleh karena itu berdasarkan skripsi tertua dan laporan Marcopolo, ditetapkan daerah Islam pertama di Nusantara adalah Samudera Pasai, dan waktunya pada abad ke-13.

Dalam hal ini teori Persia mempunyai kesamaan pendapat bahwa agama Islam masuk ke Nusantara pada saat timbulnya kekuasaan politik Islam pada abad 13 di Sumatera dengan pusatnya di Samudera Pasai.

Kebalikannya adalah teori Arabia/Mekah yang tidak dapat menerima abad 13 sebagai awal masuknya islam ke Indonesia yang didasarkan pada berdirinya kerajaan Islam. Sedangkan masuknya Islam ke Nusantara terjadi pada abad ke-7. Dasar argumennya bertolak dari besarnya pengaruh mazhab Syafi’i di Indonesia.

Sekalipun teori Persia juga membicarakan masalah pengaruh mazhab Syafi’i di Indoensia, tetapi hal itu juga dijadikan argumen besarnya pengaruh India atas Indonesia. Pandangan teori Persia dengan melihat mazhab Syafi’i di Indonesia sebagai pengaruh yang berkembang luas di Malabar. Dari Malabar inilah mazhab Syafi’i dibawa oleh pedagang India ke Indonesia.

Mempertimbangkan diskusi di atas mungkin dapat diambil kesimpulan bahwa Islam sudah diperkenalkan dan ada di Indonesia sejak abad ke-7 Masehi atau abad pertama Hijriah, namun perkembangan yang lebih massif baru terlihat pada abad 12 dan 16. Adapun pembawa dan penyebar yang paling dominan adalah bangsa Arab, baru kemudian orang Persia dan India. Demikian pula asalnya, adalah Arabia yang kemudian dibumbui warna Persia dan India. Penyebaran itu pertama kali dilakukan di pesisir utara Sumatera (Aceh), karena posisi selat Malaka merupakan jalur perdagangan penting dunia, dan kemudian menyebar ke daerah yang lebih timur dan utara, seperti Jawa (1450), Kalimantan (1580), Maluku (1490), Sulawesi (1600), Sulu (1450) dan Filipina Selatan (1480). (***)

Sejarah Masuknya Islam Di Indonesia

Wacana tentang masuknya Islam ke Indonesia, masih menyisakan perdebatan panjang di kalangan para ahli. Setidaknya ada tiga masalah pokok yang menjadi perbedaan. Tempat asal kedatangan Islam, para pembawanya, dan waktu kedatangannya. Berbagai teori berusaha menjawab tiga masalah pokok ini dan nampaknya belum tuntas karena kurangnya data pendukung dari masing-masing teori. Pula, ada kecenderungan dari teori-teori yang menekankan salah satu aspek dan mengabaikan aspek-aspek yang lain.


Paling tidak, ada tiga teori yang dikembangkan para ahli mengenai masuknya Islam di Indonesia: “Teori Gujarat”, “Teori Persia”, dan “Teori Arabia”. Teori Gujarat dianut oleh kebanyakan ahli dari Belanda. Penganut teori ini memegang keyakinan bahwa asal muasal Islam di Indonesia dari Anak Benua India, bukan dari Persia atau Arabia.

Sarjana pertama yang mengemukakan teori ini adalah Pijnappel dari Universitas Leiden, Belanda. Menurut Pijnappel, aorang-orang Arab yang bermazhab Syafi’i yang bermigrasi dan menetap di wilayah India kemudian membawa Islam ke Indonesia. (Azra, 1998: 24)

Teori ini kemudian dikembangkan oleh Snouck Hurgronje. Teori ini lebih menitikberatkan pandangannya ke Gujarat sebagai asal berdasarkan: Pertama, kurangya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran agama Islam ke Indonesia. Kedua, hubungan dagang Indonesia-India telah lama terjalin lama. Ketiga, inskripsi tertua tentang Islam yang terdapat di Sumatera memberikan gambaran hubungan antara Sumatera dengan Gujarat. (Suryanegara, 1998: 75)

Pandangan Snouck Hurgronje yang demikian ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap para sejarawan Barat dan berpengaruh juga terhadap sejarawan Indonesia. Sampai hari ini kita masih mendapati buku terbaru yang menyebut Gujarat sebagai asal masuknya agama Islam ke Nusantara. Sejalan dengan pendapat di atas ini, Moquette, seorang sarjana Belanda. Ia mendasarkan kesimpulannya setelah mengamati bentuk batu nisan di Pasai, kawasan utara Sumatera yang bertanggal 17 Dzulhijjah 1831 H/27 September 1428. Batu nisan yang mirip ditemukan di makam Maulana Malik Ibrahim (w.1822/1419) di Gresik, Jawa Timur.
Berdasarkan contoh-contoh batu nisan ini ia berkesimpulan, bahwa batu nisan di Cambay, Gujarat dihasilkan bukan hanya untuk pasar lokal tetapi juga untuk diekspor ke kawasan lain, termasuk Sumatera dan Jawa. Selanjutnya, dengan mengimpor batu nisan dari Gujarat, orang-orang Indonesia juga mengambil Islam dari sana. (Azra,1998:24-25)

Sarjana Belanda lainnya, W.F. Stuterheim menyatakan masuknya agama Islam ke Nusantra pada abad ke-13 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada bukti batu nisan sultan pertama dari Kerajaan Samudera Pasai, yakni Malik Al-Saleh pada tahun 1297. Selanjutnya tentang asal negara yang mempengaruhi masuknya Islam ke Indonesia adalah Gujarat dengan alasan bahwa Islam disebarkan melalui jalur perdagangan Indonesia-Cambay (India)-Timur Tengah–Eropa. Di samping itu, Stuterheim memperkuat alasannya bahwa relief batu nisan Sultan Malik Al-Saleh bersifat Hinduistis yang mempunyai kesamaan dengan batu nisan di Gujarat. (Suryanegara,1998: 76).

Dengan demikian, dari pandangan para ahli di atas, baik Pijnapel, Hurgronje, Moquette, maupun Stutterheim, dapat disimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat India pada abad XIII-XIV Masehi melalui jalur perdagangan.
Masih dalam konteks Teori Gujarat, J.C. Van Leur menyatakan bahwa pada tahun 674 M di pantai barat Sumatera telah terdapat perkampungan Islam. Dengan pertimbangan bahwa bangsa Arab telah mendirikan perkampungan di Kanton pada abad IV M. Perkampungan ini mulai dibicarakan lagi pada tahun 618 dan 626. Pada perkembangan selanjutnya, perkampungan ini ternyata mempraktekkan ajaran Islam seperti yang terdapat di sepanjang jalan perdagangan Asia Tenggara. (Suryanegara, ibid.)
Berdasarkan keterangan Van Leur, disimpulkan bahwa masuknya Islam ke Nusantara tidaklah terjadi pada abad ke-13, melainkan pada Abad ke-7. Sedangkan Abad ke-13 adalah masa perkembangan Islam. Perluasan lebih lanjut terjadi pada abad ke-16, sebagai akibat perubahan politik di India.

Perkembangan Islam pada abad XIII sebagai akibat terjadinya jalur perdagangan, yang tadinya melalui Selat Sunda, berubah melewati selat Malaka. Perubahan mempengaruhi timbulnya pusat perdagangan di selat Malaka. Perluasan lebih lanjut ditunjang oleh perubahan politik di India, yakni runtuhnya kekuasaan Brahmana yang digantikan kekuatan Mongol (1526 M) dan diikuti jatuhnya kerajaan Vijayanagar (1556). Perubahan politik inilah yang mempengaruhi perkembangan Islam di Indonesia. (Suryanegara, 1998: 77).

Pandangan Van Leur mempunyai kesamaan dengan pendapat TW Arnold tentang waktu masuknya Islam ke Indonesia, yaitu pada abad VII. Tetapi, Van Leur tidak dapat melepaskan pandangan bahwa Islam masuk Indonesia dari India, seperti pandangan para ahli sebelumnya. Di samping itu, mereka mengakui adanya bangsa Arab yang membawa Islam. (Suryanegara, ibid.).

Leur juga menginformasikan bahwa motivasi para bupati masuk Islam adalah untuk mempertahankan kekuasaanya. Dengan demikian, informasi ini memberikan gambaran bahwa sebelumnya Islam telah menjadi agama rakyat yang kemudian disusul oleh para penguasa. Dengan demikian, kajian tentang awal masuknya Islam ke Indonesia mestinya tidak didasarkan kepada saat timbulnya kekuasaan politik, tapi perlu juga memperhatikan perkembangan Islam di tengah masyarakat. (Suryanegara, ibid.)
Tetapi, pada umumnya para penulis memusatkan perhatiannya pada awal timbulnya kekusaan politik. Bernard Vlekke misalnya. Berdasarkan laporan Marcopolo yang pernah singgah di Sumatera pada tahun 1929, digambarkan bahwa situasi di ujung utara Sumatera, daerah Perlak (Aceh) penduduknya telah memeluk agama Islam. Vlekke menandaskan bahwa Perlak adalah sat-satunya daerah Islam di Indonesa waktu itu.

Dari berbagai argumen teori Gujarat di atas, analisis para ahli kebanyakan bersifat India-Hindisentris, sehingga seluruh perubahan sosial-politik di India mempengaruhi langsung sosial-politik di Indoensia. Teori ini tentunya memiliki kelemahan dan menuai kritik dari para ahli yang lain.

SQ Fatimi, misalnya, menyatakan bahwa argumen yang mengaitkan seluruh batu nisan di Pasai --termasuk batu nisan Malik Al-Saleh dengan batu nisan di Gujarat, diragukan. Menurut penelitiannya, batu nisan Malik Al-Saleh berbeda dengan batu nisan yang terdapat di Gujarat. Batu nisan tersebut justeru mirip dengan batu nisan yang terdapat di Bengal. Karena itu seluruh batu nisan itu pasti didatangkan dari sana. Dengan demikian Islam masuk ke Indonesia dari Bengal. Namun pendapat ini dipersoalkan berkenaan dengan perbedaan mazhab. Muslim Indonesia bermazhab Syafi’i, sementara muslim di Bengal bermazhab Hanafi. (Azra, 25).

Pengkritik teori Gujarat lain adalah Morisson yang menyatakan bahwa meski batu-batu nisan yang ada di Nusantara diimpor dari Gujarat, bukan berarti Islam berasal dari sana. Morisson mematahkan teori ini dengan data sejarah. Raja Samudera Pasai yang melakukan Islamisasi di Pasai wafat pada tahun 1297. Padahal, Gujarat saat itu masih merupakan kerajaan Hindu, dan baru pada tahun 1298 ditaklukkan oleh penguasa muslim. Menurut Morrison, Islam masuk ke Indonesia pada akhir abad ke-13 dari Corromandel (India Timur). (Azra, 26).

Pandangan ini nampaknya sejalan dengan T.W. Arnold, yang berargumen bahwa Islam Indonesia berasal dari Coromandel dan Malabar. Hal ini disokong oleh kenyataan bahwa kedua wilayah itu mempunyai kesamaan mazhab, yakni Syafi’i. Tetapi perlu juga dicatat, menurut Arnold, Coromadel dan Malabar, bukan satu-satunya asal Islam dibawa ke Nusantara, tetapi juga Arabia pada awal abad VII M. (Azra Ibid., 26-27.)

Teori kedua tentang masuknya Islam di Indonesia adalah teori Persia. Pembangun teori ini di Indonesia adalah Hoesin Djajadiningrat. Teori ini menitikberatkan pandangannya pada kesamaan kebudayaan masyarakat Indonesia dengan Persia. Pandangan ini agak mirip dengan pandangan Morrison yang melihat persoalan masuknya Islam di Indonesia dari sisi kesamaan mazhab, meski berbeda asal muasalnya.

Kesamaan kebudayan yang dimaksud dalam teori Persia ini adalah: Pertama, peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari peringatan Syi’ah terhadap syahidnya Husain. Peringtan ini ditandai dengan pembuatan bubur Syura. Di Minangkabau bulan Muharam dinamakan bulan Hasan-Husein. Di Bengkulu ada tradisi Tabut, dengan mengarak keranda Husein untuk dilemparkan ke sungai atau perairan lainnya. Kedua, ada kesaman ajaran wahdatul wujud Hamzah Fansuri dan Syekh Siti Jenar dengan ajaran sufi Persia, Al-Hallaj (w.922 M). Ketiga, pengunaan istilah Persia dalam tanda bunyi harakat dalam pengajian Al-Quran, seperti jabar (Arab: fathah), huruf sin tidak bergigi (Arab: bergigi). Keempat, nisan Malik Al-Saleh dan Maulana Malik Ibrahim dipesan dari Gujarat. Argumen ini sama persis dengan argumen teori Gujarat. Kelima, pengakuan umat Islam Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi’i sama dengan mazhab muslim Malabar. Argumen ini sama dengan argumen Morisson. Pandangan ini agak ambigu karena di satu sisi ia menekankan kesamaan budaya Islam Indonesia dengan Persia, tetapi di sisi lain dalam hal pandangan mazhab ia terhenti sampai di Malabar, tidak sampai ke Mekkah, pusat mazhab Syafi’i. (Suryanegara, 91)
Menjawab teori Persia ini, K.H. Saifuddin Zuhri, seorang intelektual islam dan Mantan menteri Agama RI, menyatakan sukar menerima pendapat bahwa Islam datang ke Indonesia dari Persia, apalagi bila berpedoman bahwa Islam masuk sejak abad VII, yang berarti pada masa Bani Umayyah. Saat itu tampuk kekuasaan politik dipegang oleh bangsa Arab dan pusat peradaban Islam berkisar di Mekah, Madinah, Damaskus, dan Bagdad. Tidak mungkin Islam Indonesia berasal dari Persia mengingat zaman itu Islam juga baru masuk ke Persia. (Suryanegara, 91.)

Dengan demikian teori Persia ini memiliki aspek-aspek kelemahan yang akan dijawab oleh teori ketiga, yakni teori Arabia. Teori ini sebenarnya merupakan koreksi terhadap teori Gujarat dan bantahan terhadap teori Persia. Di antara para ahli yang menganut teori ini adalah T.W. Arnold, Crawfurd, Keijzer, Niemann, De Holander, Naquib Al-Attas, A. Hasymi, dan Hamka. Kedua terakhir adalah ahli dari Indonesia.

Arnold menyatakan bahwa para pedagang Arab juga menyebarkan Islam ketika mereka mendominasi perdagangan Barat-Timur sejak abad awal Hijriyah, atau pada abad VII dan VIII Masehi. Meski tidak terdapat catatan-catatan sejarah, cukup pantas mengasumsikan bahwa mereka terlibat dalam penyebaran Islam di Indonesia. Asumsi ini lebih mungkin bila mempertimbangkan fakta-fakta yang disebutkan sumber Cina bahwa pada akhir perempatan ketiga abad VII M seorang pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah pemukiman Arab di pesisir Sumatera. Sebagian mereka bahkan melakukan perkawinan dengan masyarakat lokal yang kemudian membentuk komunitas muslim Arab dan lokal. Anggota komunitas itu juga melakukan kegiatan penyebaran Islam. Argumen Arnold di atas berdasarkan kitab `Ajaib al-Hind, yang mengisaratkan adanya eksistensi komunitas muslim di Kerajaan Sriwijaya pada Abad X.

Crawfurd juga menyatakan bahwa Islam Indonesia dibawa langsung dari Arabia, meski interaksi penduduk Nusantara dengan muslim di timur India juga merupakan faktor penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Sementara Keizjer memandang Islam dari Mesir berdasarkan kesamaan mazhab kedua wilayah pada saat itu, yakni Syafi’i. Sedangkan Nieman dan De Hollander memandang Islam datang dari Hadramaut, Yaman, bukan Mesir.

Pembela gigih teori Arabia lain adalah Naquib Al-Attas. Ia menolak temuan epigrafis yang menyamakan batu nisan di Indonesia dengan Gujarat sebagai titik tolak penyebaran Islam di Indonesia. Batu-batu nisan itu diimpor dari Gujarat hanya semata-mata pertimbangan jarak yang lebih dekat dibanding dengan Arabia. Menurut Al-Attas, bukti paling penting yang perlu dikaji dalam membahas kedatangan Islam di Indonesia adalah karakteristik Islam di Nusantara yang ia sebut dengan “teori umum tentang Islamisasi Nusantara” yang didasarkan kepada literatur Nusantara dan pandangan dunia Melayu. (Azra,28).

Menurut Al-Attas, sebelum abad XVII seluruh literatur Islam yang relevan tidak mencatat satupun penulis dari India. Pengarang-pengarang yang dianggap oleh Barat sebagai India ternyata berasal dari Arab atau Persia, bahkan apa yang disebut berasal dari Persia ternyata berasal dari Arab, baik dari aspek etnis maupun budaya. Nama-nama dan gelar pembawa Islam pertama ke Nusantara menunjukkan bahwa mereka orang Arab atau Arab-Persia. Diakui, bahwa setengah mereka datang melalui India, tetapi setengahnya langsung datang dari Arab, Persia, Cina, Asia Kecil, dan Magrib (Maroko). Meski demikian, yang penting bahwa faham keagamaan mereka adalah faham yang berkembang di Timur Tengah kala itu, bukan India. Sebagai contoh adalah corak huruf, nama gelaran, hari-hari mingguan, cara pelafalan Al-Quran yang keseluruhannya menyatakan ciri tegas Arab. (Attas, 1990:53-54)

Argumen ini didukung sejarawan Azyumardi Azra dengan mengemukakan historiografi lokal meski bercampur mitos dan legenda, seperti Hikayat Raja-raja Pasai, Sejarah Melayu, dan lain-lain yang menjelaskan interaksi langsung antara Nusantara dengan Arabia. (Azra, 30).

Penggagas Teori Arabia lain adalah Hamka. Dalam pidatonya dalam Dies Natalis Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) ke-8 di Yogyakarta pada tahun 1958 ia juga melakukan koreksi “keras” terhadap Teori Gujarat. Teorinya disebut “Teori Mekah” yang menegaskan bahwa Islam berasal langsung dari Arab, khususnya Mekah. Teori ini ditegaskannya kembali pada Seminar Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia di Medan, 17-20 Maret 1963. Hamka menolak pandangan yang menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke 13 dan berasal dari Gujarat. Hamka lebih mendasarkan teorinya pada peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia. Menurutnya, Gujarat hanyalah merupakan tempat singgah, dan Mekah adalah pusat Islam, sedang Mesir sebagai tempat pengambilan ajaran. (Suryanegara, 81-82).

Hamka menekankan pengamatannya kepada masalah mazhab Syafi’i yang istimewa di Mekah dan mempunyai pengaruh besar di Indonesia. Sayangnya, hal ini kurang mendapat perhatian dari para ahli Barat. Meski sama dengan Schrike yang mendasarkan pada laporan kunjungan Ibnu Bathuthah ke Sumatera, Hamka lebih tajam lagi terhadap masalah mazhab yang dimuat dalam laporan Ibnu Batutah. Selain itu Hamka, juga menolak anggapan Islam masuk ke Indonesia pada abad XIII. Islam sudah masuk ke Nusantara jauh sebelumnya, yakni sekitar Abad VII. (Ibid. 82)

Pandangan Hamka sejalan dengan Arnold, Van Leur, dan Al-Attas yang menekankan pentingya peranan Arab, meski teori Gujarat tidak mutlak menolak peranan Arab dalam penyebaran Islam di Nusantara.

Arnold sendiri telah mencatat bahwa bangsa Arab sejak abad kedua sebelum Masehi telah menguasai perdagangan di Ceylon (Srilangka). Memang tidak dijelaskan lebih lanjut tentang sampainya ke Indonesia. Tetapi, bila dihubungkan dengan kepustakaan Arab kuno yang menyebutkan Al-Hind (India) dan pulau-pulau sebelah timurnya, kemungkinan Indonesia termasuk wilayah dagang orang Arab kala itu. Berangkat dari keterangan Arnold, tidaklah mengherankan bila pada abad VII, telah terbentuk perkampungan Arab di sebelah barat Sumatera yang disebut pelancong Cina, seperti disebutkan Arnold dan Van Leur.
Hamka juga menolak teori Persia yang mendasarkan diri pada persamaan budaya Indonesia dengan Persia. Tradisi Tabut, misalnya, menurut Hamka, bukan berarti menujukkan bahwa Islam Indonesia bercorak Syi’ah dari Persia, karena Muslim di Indonesia yang bukan Syi’ah umumnya juga menghormati Hasan-Husein, meski bukan berarti Hamka menafikan pengaruh Syi’ah atau Persia di Indonesia, terutama pada bidang tasawuf. (Suryanegara, ibid., h. 92).

Dari uraian ketiga teori di atas dapat dilihat segi-segi persamaan dan perbedaan dari masing-masing teori. Teori Gujarat dan Persia memiliki persamaan pandangan mengenai masuknya Islam ke Nusantara yang berasal dari Gujarat. Perbedaanya terletak pada teori Gujarat dan mempersandingkan dengan ajaran mistik India. Teori Persia juga memandang adanya kesamaan mistik muslim Indonesia dengan ajaran mistik Persia. Gujarat dipandang sebagai daerah yang dipengaruhi Persia, dan menjadi tempat singgah ajaran Syi’ah ke Indonesia.

Dalam hal memandang Gujarat sebagai tempat singgah (transit) bukan pusat, sependapat dengan Teori Arabia/Mekah. Tetapi teori Mekah memandang Gujarat sebagai tempat singgah perjalanan perdagagan laut antara Indonesia dan Timur Tengah, sedangkan ajaran Islam diambilnya dari Mekah atau dari Mesir.

Teori Gujarat tidak melihat peranan bangsa Arab dalam perdagangan ataupun dalam penyebaran agama islam ke Indonesia. Teori ini lebih melihat peranan pedagang India yang beragama Islam dari pada bangsa Arab yang membawa ajaran Islam. Oleh karena itu berdasarkan skripsi tertua dan laporan Marcopolo, ditetapkan daerah Islam pertama di Nusantara adalah Samudera Pasai, dan waktunya pada abad ke-13.

Dalam hal ini teori Persia mempunyai kesamaan pendapat bahwa agama Islam masuk ke Nusantara pada saat timbulnya kekuasaan politik Islam pada abad 13 di Sumatera dengan pusatnya di Samudera Pasai.

Kebalikannya adalah teori Arabia/Mekah yang tidak dapat menerima abad 13 sebagai awal masuknya islam ke Indonesia yang didasarkan pada berdirinya kerajaan Islam. Sedangkan masuknya Islam ke Nusantara terjadi pada abad ke-7. Dasar argumennya bertolak dari besarnya pengaruh mazhab Syafi’i di Indonesia.

Sekalipun teori Persia juga membicarakan masalah pengaruh mazhab Syafi’i di Indoensia, tetapi hal itu juga dijadikan argumen besarnya pengaruh India atas Indonesia. Pandangan teori Persia dengan melihat mazhab Syafi’i di Indonesia sebagai pengaruh yang berkembang luas di Malabar. Dari Malabar inilah mazhab Syafi’i dibawa oleh pedagang India ke Indonesia.

Mempertimbangkan diskusi di atas mungkin dapat diambil kesimpulan bahwa Islam sudah diperkenalkan dan ada di Indonesia sejak abad ke-7 Masehi atau abad pertama Hijriah, namun perkembangan yang lebih massif baru terlihat pada abad 12 dan 16. Adapun pembawa dan penyebar yang paling dominan adalah bangsa Arab, baru kemudian orang Persia dan India. Demikian pula asalnya, adalah Arabia yang kemudian dibumbui warna Persia dan India. Penyebaran itu pertama kali dilakukan di pesisir utara Sumatera (Aceh), karena posisi selat Malaka merupakan jalur perdagangan penting dunia, dan kemudian menyebar ke daerah yang lebih timur dan utara, seperti Jawa (1450), Kalimantan (1580), Maluku (1490), Sulawesi (1600), Sulu (1450) dan Filipina Selatan (1480). (***)

Thursday, 2 July 2015

Siapa tak kenal burung Garuda berkalung perisai yang merangkum lima sila (Pancasila). Tapi orang Indonesia mana sajakah yang tahu, siapa pembuat lambang negara itu dulu? Dia adalah Sultan Hamid II, yang terlahir dengan nama Syarif Abdul Hamid Alkadrie, putra sulung Sultan Pontianak; Sultan Syarif Muhammad Alkadrie. Lahir di Pontianak tanggal 12 Juli 1913.

Dalam tubuhnya mengalir darah Indonesia, Arab –walau pernah diurus ibu asuh berkebangsaan Inggris. Istri beliau seorang perempuan Belanda yang kemudian melahirkan dua anak –keduanya sekarang di Negeri Belanda.

Syarif Abdul Hamid Alkadrie menempuh pendidikan ELS di Sukabumi, Pontianak, Yogyakarta, dan Bandung. HBS di Bandung satu tahun, THS Bandung tidak tamat, kemudian KMA di Breda, Negeri Belanda hingga tamat dan meraih pangkat letnan pada kesatuan tentara Hindia Belanda.

Ketika Jepang mengalahkan Belanda dan sekutunya, pada 10 Maret 1942, ia tertawan dan dibebaskan ketika Jepang menyerah kepada Sekutu dan mendapat kenaikan pangkat menjadi kolonel. Ketika ayahnya mangkat akibat agresi Jepang, pada 29 Oktober 1945 dia diangkat menjadi Sultan Pontianak menggantikan ayahnya dengan gelar Sultan Hamid II. Dalam perjuangan federalisme, Sultan Hamid II memperoleh jabatan penting sebagai wakil Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) berdasarkan konstitusi RIS 1949 dan selalu turut dalam perundingan-perundingan Malino, Denpasar, BFO, BFC, IJC dan KMB di Indonesia dan Belanda.



Sultan Hamid II kemudian memperoleh jabatan Ajudant in Buitenfgewone Dienst bij HN Koningin der Nederlanden, yakni sebuah pangkat tertinggi sebagai asisten ratu Kerajaan Belanda dan orang Indonesia pertama yang memperoleh pangkat tertinggi dalam kemiliteran. Pada 21-22 Desember 1949, beberapa hari setelah diangkat menjadi Menteri Negara Zonder Porto Folio, Westerling yang telah melakukan makar di Tanah Air menawarkan “over commando” kepadanya, namun dia menolak tegas. Karena tahu Westerling adalah gembong APRA. Selanjutnya dia berangkat ke Negeri Belanda, dan pada 2 Januari 1950, sepulangnya dari Negeri Kincir itu dia merasa kecewa atas pengiriman pasukan TNI ke Kalbar – karena tidak mengikutsertakan anak buahnya dari KNIL.

Pada saat yang hampir bersamaan, terjadi peristiwa yang menggegerkan; Westerling menyerbu Bandung pada 23 Januari 1950. Sultan Hamid II tidak setuju dengan tindakan anak buahnya itu, Westerling sempat di marah. Sewaktu Republik Indonesia Serikat dibentuk, dia diangkat menjadi Menteri Negara Zonder Porto Folio dan selama jabatan menteri negara itu ditugaskan Presiden Soekarno merencanakan, merancang dan merumuskan gambar lambang negara. Dari transkrip rekaman dialog Sultan Hamid II dengan Masagung (1974) sewaktu penyerahan file dokumen proses perancangan lambang negara, disebutkan “ide perisai Pancasila” muncul saat Sultan Hamid II sedang merancang lambang negara.

Dia teringat ucapan Presiden Soekarno, bahwa hendaknya lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dasar negara Indonesia, di mana sila-sila dari dasar negara, yaitu Pancasila divisualisasikan dalam lambang negara. Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk Panitia Teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Menteri Negara Zonder Porto Folio Sultan Hamid II dengan susunan panitia teknis M Yamin sebagai ketua, Ki Hajar Dewantoro, M A Pellaupessy, Moh Natsir, dan RM Ng Purbatjaraka sebagai anggota. Panitia ini bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah. Merujuk keterangan Bung Hatta dalam buku “Bung Hatta Menjawab” untuk melaksanakan Keputusan Sidang Kabinet tersebut Menteri Priyono melaksanakan sayembara. Terpilih dua rancangan lambang negara terbaik, yaitu karya Sultan Hamid II dan karya M Yamin. Pada proses selanjutnya yang diterima pemerintah dan DPR RIS adalah rancangan Sultan Hamid II. Karya M Yamin ditolak karena menyertakan sinar-sinar matahari dan menampakkan pengaruh Jepang. Setelah rancangan terpilih, dialog intensif antara perancang (Sultan Hamid II), Presiden RIS Soekarno dan Perdana Menteri Mohammad Hatta, terus dilakukan untuk keperluan penyempurnaan rancangan itu. Terjadi kesepakatan mereka bertiga, mengganti pita yang dicengkeram Garuda, yang semula adalah pita merah putih menjadi pita putih dengan menambahkan semboyan “Bhineka Tunggal Ika”. Tanggal 8 Februari 1950, rancangan final lambang negara yang dibuat Menteri Negara RIS, Sultan Hamid II diajukan kepada Presiden Soekarno. Rancangan final lambang negara tersebut mendapat masukan dari Partai Masyumi untuk dipertimbangkan, karena adanya keberatan terhadap gambar burung garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai dan dianggap bersifat mitologis.

Sultan Hamid II kembali mengajukan rancangan gambar lambang negara yang telah disempurnakan berdasarkan aspirasi yang berkembang, sehingga tercipta bentuk Rajawali-Garuda Pancasila. Disingkat Garuda Pancasila. Presiden Soekarno kemudian menyerahkan rancangan tersebut kepada Kabinet RIS melalui Moh Hatta sebagai perdana menteri. AG Pringgodigdo dalam bukunya “Sekitar Pancasila” terbitan Dep Hankam, Pusat Sejarah ABRI menyebutkan, rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya diresmikan pemakaiannya dalam Sidang Kabinet RIS. Ketika itu gambar bentuk kepala Rajawali Garuda Pancasila masih “gundul” dan “tidak berjambul” seperti bentuk sekarang ini. Inilah karya kebangsaan anak-anak negeri yang diramu dari berbagai aspirasi dan kemudian dirancang oleh seorang anak bangsa, Sultan Hamid II Menteri Negara RIS.

Presiden Soekarno kemudian memperkenalkan untuk pertama kalinya lambang negara itu kepada khalayak umum di Hotel Des Indes Jakarta pada 15 Februari 1950. Penyempurnaan kembali lambang negara itu terus diupayakan. Kepala burung Rajawali Garuda Pancasila yang “gundul” menjadi “berjambul” dilakukan. Bentuk cakar kaki yang mencengkram pita dari semula menghadap ke belakang menjadi menghadap ke depan juga diperbaiki, atas masukan Presiden Soekarno. Tanggal 20 Maret 1950, bentuk final gambar lambang negara yang telah diperbaiki mendapat disposisi Presiden Soekarno, yang kemudian memerintahkan pelukis istana, Dullah, untuk melukis kembali rancangan tersebut sesuai bentuk final rancangan Menteri Negara RIS Sultan Hamid II yang dipergunakan secara resmi sampai saat ini.


Untuk terakhir kalinya, Sultan Hamid II menyelesaikan penyempurnaan bentuk final gambar lambang negara, yaitu dengan menambah skala ukuran dan tata warna gambar lambang negara di mana lukisan otentiknya diserahkan kepada H Masagung, Yayasan Idayu Jakarta pada 18 Juli 1974 Rancangan terakhir inilah yang menjadi lampiran resmi PP No 66 Tahun 1951 berdasarkan pasal 2 Jo Pasal 6 PP No 66 Tahun 1951. Sedangkan Lambang Negara yang ada disposisi Presiden Soekarno dan foto gambar lambang negara yang diserahkan ke Presiden Soekarno pada awal Februari 1950 masih tetap disimpan oleh Kraton Kadriyah Pontianak. Sultan Hamid II wafat pada 30 Maret 1978 di Jakarta dan dimakamkan di pemakaman Keluarga Kesultanan Pontianak di Batulayang.

Turiman SH M.Hum, Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang mengangkat sejarah hukum lambang negara RI sebagai tesis demi meraih gelar Magister Hukum di Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa hasil penelitiannya tersebut bisa membuktikan bahwa Sultan Hamid II adalah perancang lambang negara. “Satu tahun yang melelahkan untuk mengumpulkan semua data. Dari tahun 1998-1999,” akunya. Yayasan Idayu Jakarta, Yayasan Masagung Jakarta, Badan Arsip Nasional, Pusat Sejarah ABRI dan tidak ketinggalan Keluarga Istana Kadariah Pontianak, merupakan tempat-tempat yang paling sering disinggahinya untuk mengumpulkan bahan penulisan tesis yang diberi judul Sejarah Hukum Lambang Negara RI (Suatu Analisis Yuridis Normatif Tentang Pengaturan Lambang Negara dalam Peraturan Perundang-undangan). Di hadapan dewan penguji, Prof Dr M Dimyati Hartono SH dan Prof Dr H Azhary SH dia berhasil mempertahankan tesisnya itu pada hari Rabu 11 Agustus 1999. “Secara hukum, saya bisa membuktikan. Mulai dari sketsa awal hingga sketsa akhir. Garuda Pancasila adalah rancangan Sultan Hamid II,” katanya pasti. Besar harapan masyarakat Kal-Bar dan bangsa Indonesia kepada Presiden RI SBY untuk memperjuangkan karya anak bangsa tersebut, demi pengakuan sejarah, sebagaimana janji beliau ketika berkunjung ke Kal-Bar dihadapan tokoh masyarakat, pemerintah daerah dan anggota DPRD Provinsi Kal-Bar.

Perancang lambang Garuda pancasila Indonesia yang terlupakan

Siapa tak kenal burung Garuda berkalung perisai yang merangkum lima sila (Pancasila). Tapi orang Indonesia mana sajakah yang tahu, siapa pembuat lambang negara itu dulu? Dia adalah Sultan Hamid II, yang terlahir dengan nama Syarif Abdul Hamid Alkadrie, putra sulung Sultan Pontianak; Sultan Syarif Muhammad Alkadrie. Lahir di Pontianak tanggal 12 Juli 1913.

Dalam tubuhnya mengalir darah Indonesia, Arab –walau pernah diurus ibu asuh berkebangsaan Inggris. Istri beliau seorang perempuan Belanda yang kemudian melahirkan dua anak –keduanya sekarang di Negeri Belanda.

Syarif Abdul Hamid Alkadrie menempuh pendidikan ELS di Sukabumi, Pontianak, Yogyakarta, dan Bandung. HBS di Bandung satu tahun, THS Bandung tidak tamat, kemudian KMA di Breda, Negeri Belanda hingga tamat dan meraih pangkat letnan pada kesatuan tentara Hindia Belanda.

Ketika Jepang mengalahkan Belanda dan sekutunya, pada 10 Maret 1942, ia tertawan dan dibebaskan ketika Jepang menyerah kepada Sekutu dan mendapat kenaikan pangkat menjadi kolonel. Ketika ayahnya mangkat akibat agresi Jepang, pada 29 Oktober 1945 dia diangkat menjadi Sultan Pontianak menggantikan ayahnya dengan gelar Sultan Hamid II. Dalam perjuangan federalisme, Sultan Hamid II memperoleh jabatan penting sebagai wakil Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) berdasarkan konstitusi RIS 1949 dan selalu turut dalam perundingan-perundingan Malino, Denpasar, BFO, BFC, IJC dan KMB di Indonesia dan Belanda.



Sultan Hamid II kemudian memperoleh jabatan Ajudant in Buitenfgewone Dienst bij HN Koningin der Nederlanden, yakni sebuah pangkat tertinggi sebagai asisten ratu Kerajaan Belanda dan orang Indonesia pertama yang memperoleh pangkat tertinggi dalam kemiliteran. Pada 21-22 Desember 1949, beberapa hari setelah diangkat menjadi Menteri Negara Zonder Porto Folio, Westerling yang telah melakukan makar di Tanah Air menawarkan “over commando” kepadanya, namun dia menolak tegas. Karena tahu Westerling adalah gembong APRA. Selanjutnya dia berangkat ke Negeri Belanda, dan pada 2 Januari 1950, sepulangnya dari Negeri Kincir itu dia merasa kecewa atas pengiriman pasukan TNI ke Kalbar – karena tidak mengikutsertakan anak buahnya dari KNIL.

Pada saat yang hampir bersamaan, terjadi peristiwa yang menggegerkan; Westerling menyerbu Bandung pada 23 Januari 1950. Sultan Hamid II tidak setuju dengan tindakan anak buahnya itu, Westerling sempat di marah. Sewaktu Republik Indonesia Serikat dibentuk, dia diangkat menjadi Menteri Negara Zonder Porto Folio dan selama jabatan menteri negara itu ditugaskan Presiden Soekarno merencanakan, merancang dan merumuskan gambar lambang negara. Dari transkrip rekaman dialog Sultan Hamid II dengan Masagung (1974) sewaktu penyerahan file dokumen proses perancangan lambang negara, disebutkan “ide perisai Pancasila” muncul saat Sultan Hamid II sedang merancang lambang negara.

Dia teringat ucapan Presiden Soekarno, bahwa hendaknya lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dasar negara Indonesia, di mana sila-sila dari dasar negara, yaitu Pancasila divisualisasikan dalam lambang negara. Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk Panitia Teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Menteri Negara Zonder Porto Folio Sultan Hamid II dengan susunan panitia teknis M Yamin sebagai ketua, Ki Hajar Dewantoro, M A Pellaupessy, Moh Natsir, dan RM Ng Purbatjaraka sebagai anggota. Panitia ini bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah. Merujuk keterangan Bung Hatta dalam buku “Bung Hatta Menjawab” untuk melaksanakan Keputusan Sidang Kabinet tersebut Menteri Priyono melaksanakan sayembara. Terpilih dua rancangan lambang negara terbaik, yaitu karya Sultan Hamid II dan karya M Yamin. Pada proses selanjutnya yang diterima pemerintah dan DPR RIS adalah rancangan Sultan Hamid II. Karya M Yamin ditolak karena menyertakan sinar-sinar matahari dan menampakkan pengaruh Jepang. Setelah rancangan terpilih, dialog intensif antara perancang (Sultan Hamid II), Presiden RIS Soekarno dan Perdana Menteri Mohammad Hatta, terus dilakukan untuk keperluan penyempurnaan rancangan itu. Terjadi kesepakatan mereka bertiga, mengganti pita yang dicengkeram Garuda, yang semula adalah pita merah putih menjadi pita putih dengan menambahkan semboyan “Bhineka Tunggal Ika”. Tanggal 8 Februari 1950, rancangan final lambang negara yang dibuat Menteri Negara RIS, Sultan Hamid II diajukan kepada Presiden Soekarno. Rancangan final lambang negara tersebut mendapat masukan dari Partai Masyumi untuk dipertimbangkan, karena adanya keberatan terhadap gambar burung garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai dan dianggap bersifat mitologis.

Sultan Hamid II kembali mengajukan rancangan gambar lambang negara yang telah disempurnakan berdasarkan aspirasi yang berkembang, sehingga tercipta bentuk Rajawali-Garuda Pancasila. Disingkat Garuda Pancasila. Presiden Soekarno kemudian menyerahkan rancangan tersebut kepada Kabinet RIS melalui Moh Hatta sebagai perdana menteri. AG Pringgodigdo dalam bukunya “Sekitar Pancasila” terbitan Dep Hankam, Pusat Sejarah ABRI menyebutkan, rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya diresmikan pemakaiannya dalam Sidang Kabinet RIS. Ketika itu gambar bentuk kepala Rajawali Garuda Pancasila masih “gundul” dan “tidak berjambul” seperti bentuk sekarang ini. Inilah karya kebangsaan anak-anak negeri yang diramu dari berbagai aspirasi dan kemudian dirancang oleh seorang anak bangsa, Sultan Hamid II Menteri Negara RIS.

Presiden Soekarno kemudian memperkenalkan untuk pertama kalinya lambang negara itu kepada khalayak umum di Hotel Des Indes Jakarta pada 15 Februari 1950. Penyempurnaan kembali lambang negara itu terus diupayakan. Kepala burung Rajawali Garuda Pancasila yang “gundul” menjadi “berjambul” dilakukan. Bentuk cakar kaki yang mencengkram pita dari semula menghadap ke belakang menjadi menghadap ke depan juga diperbaiki, atas masukan Presiden Soekarno. Tanggal 20 Maret 1950, bentuk final gambar lambang negara yang telah diperbaiki mendapat disposisi Presiden Soekarno, yang kemudian memerintahkan pelukis istana, Dullah, untuk melukis kembali rancangan tersebut sesuai bentuk final rancangan Menteri Negara RIS Sultan Hamid II yang dipergunakan secara resmi sampai saat ini.


Untuk terakhir kalinya, Sultan Hamid II menyelesaikan penyempurnaan bentuk final gambar lambang negara, yaitu dengan menambah skala ukuran dan tata warna gambar lambang negara di mana lukisan otentiknya diserahkan kepada H Masagung, Yayasan Idayu Jakarta pada 18 Juli 1974 Rancangan terakhir inilah yang menjadi lampiran resmi PP No 66 Tahun 1951 berdasarkan pasal 2 Jo Pasal 6 PP No 66 Tahun 1951. Sedangkan Lambang Negara yang ada disposisi Presiden Soekarno dan foto gambar lambang negara yang diserahkan ke Presiden Soekarno pada awal Februari 1950 masih tetap disimpan oleh Kraton Kadriyah Pontianak. Sultan Hamid II wafat pada 30 Maret 1978 di Jakarta dan dimakamkan di pemakaman Keluarga Kesultanan Pontianak di Batulayang.

Turiman SH M.Hum, Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang mengangkat sejarah hukum lambang negara RI sebagai tesis demi meraih gelar Magister Hukum di Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa hasil penelitiannya tersebut bisa membuktikan bahwa Sultan Hamid II adalah perancang lambang negara. “Satu tahun yang melelahkan untuk mengumpulkan semua data. Dari tahun 1998-1999,” akunya. Yayasan Idayu Jakarta, Yayasan Masagung Jakarta, Badan Arsip Nasional, Pusat Sejarah ABRI dan tidak ketinggalan Keluarga Istana Kadariah Pontianak, merupakan tempat-tempat yang paling sering disinggahinya untuk mengumpulkan bahan penulisan tesis yang diberi judul Sejarah Hukum Lambang Negara RI (Suatu Analisis Yuridis Normatif Tentang Pengaturan Lambang Negara dalam Peraturan Perundang-undangan). Di hadapan dewan penguji, Prof Dr M Dimyati Hartono SH dan Prof Dr H Azhary SH dia berhasil mempertahankan tesisnya itu pada hari Rabu 11 Agustus 1999. “Secara hukum, saya bisa membuktikan. Mulai dari sketsa awal hingga sketsa akhir. Garuda Pancasila adalah rancangan Sultan Hamid II,” katanya pasti. Besar harapan masyarakat Kal-Bar dan bangsa Indonesia kepada Presiden RI SBY untuk memperjuangkan karya anak bangsa tersebut, demi pengakuan sejarah, sebagaimana janji beliau ketika berkunjung ke Kal-Bar dihadapan tokoh masyarakat, pemerintah daerah dan anggota DPRD Provinsi Kal-Bar.
Agak sulit membayangkan Indonesia tanpa sepak bola. Sepak bola sudah menjadi olahraga rakyat di negeri berpenduduk 230-an juta ini. Bahkan, sebelum digempur neolieralisme, hampir setiap kampung punya lapangan bola.

Sepak bola dicintai banyak orang Indonesia. Bung Karno juga sebetulnya pencita sepak-bola. Pada masa kecilnya, kira-kira umur 10 tahun, Bung Karno sangat berminat pada perkumpulan sepak-bola. Tan Malaka juga pencinta sepak bola.

Sayang, jaman itu, sepak bola seolah diharamkan bagi bumiputra. Saat itu, Bung Karno bermukim di Mojokerto. Anak-anak belanda tidak mau bermain bola dengan anak-anak bumiputera. Tidak jarang tertempel tulisan Verboden voor Inlanders en Houden atau Dilarang Masuk untuk Pribumi dan Anjing di setiap pintu lapangan sepak bola.

Tak mau menyerah, kaum pribumi membuat klub sendiri. Bahkan, mereka sering membuat kompetisi sendiri. Dari situlah berdiri Persatoean Sepakraga Seloeroeh Indonesia (sekarang PSSI). Perkumpulan ini dipimpin oleh Ir Soeratin Sosrosoegondo.

Cita-cita Bung Karno menjadi anggota perkumpulan sepak-bola pun kandas. Meski demikian, Bung Karno tetap berhubungan dengan para penggagas sepak bola bumiputera. Kelak, sepak bola ini menjadi ajang konsolidasi gerakan.



Perhatian Bung Karno terhadap bola tidak pudar. Begitu Indonesia merdeka, sepak bola menjadi salah satu cabang olahraga yang diprioritaskan untuk dikembangkan agar bisa mendulang prestasi di tingkat dunia.

Usaha itu tidak sia-sia. Tahun 1954, PSSI melakukan lawatan ke sejumlah negara Asia (Filipina, Hongkong, Thailand, dan Malaysia). Hampir semua tim negara tersebut berhasil ditaklukkan. PSSI mencetak 25 gol dan hanya kemasukan 6 gol. 19 gol diborong oleh Ramangpemain PSSI kelahiran Makassar yang bertindak sebagai penyerang.

PSSI saat itu diperkuat oleh pemain-pemain handal: Ramang sanga (striker), Maulwi Saelan (kiper), Rasjid, Chaeruddin, Ramelan, Sidhi, Tan Liong Houw, Aang Witarsa, Thio Him Tjiang, Danu, Phoa Sin Liong, dan Djamia.

Tak puas berjaya di Asia, PSSI mulai menjajal timnas atau klub-klub eropa: Yugoslavia, Uni Soviet, klub Stade de Reims, klub Locomotive, dan lain-lain. Indonesia juga sempat melibas RRT (Repulik Rakyat Tiongkok) dengan skor 2-0. Dua gol itu diciptakan Ramang. Satu gol diciptakan dengan tendangan salto.

Pada Asian Games tahun 1958, Indonesia mendapat perunggu dari cabang sepak bola. Sedangkan pada saat Olimpiade di Melbourne, Australia, tahun 1956, Indonesia sempat menahan imbang raksasa Uni Soviet. PSSI baru ditundukkan setelah perpanjangan waktu. Soviet sendiri jadi juara umum kala itu.

Bung Karno sendiri menganggap olahraga sangat penting. Terlebih bagi bangsa Indonesia yang sedang menjalankan nation building. Olahraga, di mata Bung Karno, adalah alat revolusi. Karenanya, ia segera mengeluarkan Kepres No 263/1963 untuk mencanangkan Indonesia jadi 10 besar dalam bidang olahraga.

Tidak berhenti di situ, Soekarno juga menganggap olahraga sebagai proses pembangunan kembali martabat bangsa. Karenanya, pada tahun 1958, Bung Karno berniat membangun gelanggang olahraga. Proyek itu meraup anggaran sebesar US$ 12,5 juta atau Rp 117,6 miliar. Semuanya atas bantuan Uni Soviet.

Istana Olahraga (Istora) selesai dibangun pada 21 Mei 1961: Stadion Renang, Stadion Madya, dan dan Stadion Tenis (Desember 1961), Gedung Basket (Juni 1962), serta Stadion Utama (21 Juli 1962). Kompleks stadion olahraga dibangun selama 2 1/2 tahun, siang dan malam oleh 14 insinyur Indonesia, 12.000 pekerja sipil dan militer bergantian dalam 3 shift.

Yang menarik, Bung Karno sukses membangun stadion sepak bola yang bisa menampung 100.000 orang. Stadion inikelak bernama Gelora Bung Karno (GBK)termasuk stadion terbesar dan termegah pada jamannya. Stadion ini menggunakan arsitektur temu gelang (melingkar). Sayang, pada tahun 2007, stadion ini disusutkan kapasitasnya menjadi 80.000.

Bung Karno sendiri mengatakan, Ya, memberantas kelaparan memang penting, tetapi memberi makan kepada jiwa-jiwa yang telah diinjak-injak (kolonialisme) dengan sesuatu yang dapat membangkitkan kebanggaan merekainipun penting.

Ingat stadion Gelora Bung Karno (GBK) berarti ingat Bung Karno. Stadion GBK adalah satu-satunya yang tersisa dari jaman kejayaan sepak-bola kita. Sayang, pemerintah sekarang tak punya perhatian terhadap sepak bola.

Soekarno dan sepak bola

Agak sulit membayangkan Indonesia tanpa sepak bola. Sepak bola sudah menjadi olahraga rakyat di negeri berpenduduk 230-an juta ini. Bahkan, sebelum digempur neolieralisme, hampir setiap kampung punya lapangan bola.

Sepak bola dicintai banyak orang Indonesia. Bung Karno juga sebetulnya pencita sepak-bola. Pada masa kecilnya, kira-kira umur 10 tahun, Bung Karno sangat berminat pada perkumpulan sepak-bola. Tan Malaka juga pencinta sepak bola.

Sayang, jaman itu, sepak bola seolah diharamkan bagi bumiputra. Saat itu, Bung Karno bermukim di Mojokerto. Anak-anak belanda tidak mau bermain bola dengan anak-anak bumiputera. Tidak jarang tertempel tulisan Verboden voor Inlanders en Houden atau Dilarang Masuk untuk Pribumi dan Anjing di setiap pintu lapangan sepak bola.

Tak mau menyerah, kaum pribumi membuat klub sendiri. Bahkan, mereka sering membuat kompetisi sendiri. Dari situlah berdiri Persatoean Sepakraga Seloeroeh Indonesia (sekarang PSSI). Perkumpulan ini dipimpin oleh Ir Soeratin Sosrosoegondo.

Cita-cita Bung Karno menjadi anggota perkumpulan sepak-bola pun kandas. Meski demikian, Bung Karno tetap berhubungan dengan para penggagas sepak bola bumiputera. Kelak, sepak bola ini menjadi ajang konsolidasi gerakan.



Perhatian Bung Karno terhadap bola tidak pudar. Begitu Indonesia merdeka, sepak bola menjadi salah satu cabang olahraga yang diprioritaskan untuk dikembangkan agar bisa mendulang prestasi di tingkat dunia.

Usaha itu tidak sia-sia. Tahun 1954, PSSI melakukan lawatan ke sejumlah negara Asia (Filipina, Hongkong, Thailand, dan Malaysia). Hampir semua tim negara tersebut berhasil ditaklukkan. PSSI mencetak 25 gol dan hanya kemasukan 6 gol. 19 gol diborong oleh Ramangpemain PSSI kelahiran Makassar yang bertindak sebagai penyerang.

PSSI saat itu diperkuat oleh pemain-pemain handal: Ramang sanga (striker), Maulwi Saelan (kiper), Rasjid, Chaeruddin, Ramelan, Sidhi, Tan Liong Houw, Aang Witarsa, Thio Him Tjiang, Danu, Phoa Sin Liong, dan Djamia.

Tak puas berjaya di Asia, PSSI mulai menjajal timnas atau klub-klub eropa: Yugoslavia, Uni Soviet, klub Stade de Reims, klub Locomotive, dan lain-lain. Indonesia juga sempat melibas RRT (Repulik Rakyat Tiongkok) dengan skor 2-0. Dua gol itu diciptakan Ramang. Satu gol diciptakan dengan tendangan salto.

Pada Asian Games tahun 1958, Indonesia mendapat perunggu dari cabang sepak bola. Sedangkan pada saat Olimpiade di Melbourne, Australia, tahun 1956, Indonesia sempat menahan imbang raksasa Uni Soviet. PSSI baru ditundukkan setelah perpanjangan waktu. Soviet sendiri jadi juara umum kala itu.

Bung Karno sendiri menganggap olahraga sangat penting. Terlebih bagi bangsa Indonesia yang sedang menjalankan nation building. Olahraga, di mata Bung Karno, adalah alat revolusi. Karenanya, ia segera mengeluarkan Kepres No 263/1963 untuk mencanangkan Indonesia jadi 10 besar dalam bidang olahraga.

Tidak berhenti di situ, Soekarno juga menganggap olahraga sebagai proses pembangunan kembali martabat bangsa. Karenanya, pada tahun 1958, Bung Karno berniat membangun gelanggang olahraga. Proyek itu meraup anggaran sebesar US$ 12,5 juta atau Rp 117,6 miliar. Semuanya atas bantuan Uni Soviet.

Istana Olahraga (Istora) selesai dibangun pada 21 Mei 1961: Stadion Renang, Stadion Madya, dan dan Stadion Tenis (Desember 1961), Gedung Basket (Juni 1962), serta Stadion Utama (21 Juli 1962). Kompleks stadion olahraga dibangun selama 2 1/2 tahun, siang dan malam oleh 14 insinyur Indonesia, 12.000 pekerja sipil dan militer bergantian dalam 3 shift.

Yang menarik, Bung Karno sukses membangun stadion sepak bola yang bisa menampung 100.000 orang. Stadion inikelak bernama Gelora Bung Karno (GBK)termasuk stadion terbesar dan termegah pada jamannya. Stadion ini menggunakan arsitektur temu gelang (melingkar). Sayang, pada tahun 2007, stadion ini disusutkan kapasitasnya menjadi 80.000.

Bung Karno sendiri mengatakan, Ya, memberantas kelaparan memang penting, tetapi memberi makan kepada jiwa-jiwa yang telah diinjak-injak (kolonialisme) dengan sesuatu yang dapat membangkitkan kebanggaan merekainipun penting.

Ingat stadion Gelora Bung Karno (GBK) berarti ingat Bung Karno. Stadion GBK adalah satu-satunya yang tersisa dari jaman kejayaan sepak-bola kita. Sayang, pemerintah sekarang tak punya perhatian terhadap sepak bola.

Wednesday, 1 July 2015

Pernah pada suatu masa, separuh lebih dari serdadu yang menjaga tembok Kota Batavia terdiri atas orang-orang Madura.

Serdadu VOC Asal Tanah MaduraPeta Kota Batavia yang diterbitkan oleh Homannischen Erben pada 1733 ini menampilkan Kota Batavia dengan tembok kota dan pertahanan bentengnya, juga ilustrasi tentang warganya. (Rijksmuseum Amsterdam/Atlas of Mutual Heritage)
“Opas,” demikian tulis John Joseph Stockdale, “adalah serdadu asal Madura dan Sammanapp [Sumenep] yang selalu menanti para perwira Eropa, dan pada saat yang bersamaan mereka juga sebagai pelayan. Orang-orang Hindia ini pada dasarnya adalah pemberani dan cerdas.”

Stockdale (1770-1847) mengungkapkannya dalam Sketches, Civil and Military, of the Island of Java and Its Immediate Dependencies yang terbit pertama pada akhir 1811.  Inilah buku berbahasa Inggris pertama yang berkisah tentang Jawa. Stockdale menyusun buku ini berdasar berita-berita tentang Jawa ketika Inggris tengah melakukan invasi ke pulau itu.

Beberapa bagian dari buku sohor itu mengisahkan peran orang-orang asal Madura dalam organisasi pengamanan VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) pada paruh kedua abad ke-18.  Kongsi dagang Hindia Timur (VOC) merupakan perusahaan multinasional pertama di dunia yang mulai berdiri pada 1602—dan bangkrut pada 1799. Kongsi dagang ini istimewa lantaran mempunyai hak untuk bernegosiasi dengan negara manapun dan merekrut serdadu. Pos-pos perdagangannya terbentang dari Tanjung Harapan hingga Jepang.

Sebuah garnisun yang menjaga tembok kota Surabaya, ungkap Stockdale, dipimpin oleh seorang berpangkat mayor yang sekaligus sebagai komandan seluruh serdadu Eropa dan Hindia. Sang mayor itu membawahi seratus serdadu Eropa—termasuk satu kompi resimen Württemberg yang merupakan tentara kontrakan asal Jerman. Selain itu, sang mayor juga membawahi enam kompi dari infantri asal Madura dan dua artileri asal Madura pula.
Ketika itu, pusat permukiman itu menjadi depot rekrutmen dengan para pangeran Madura dan Sumenep yang bekerja untuk kompeni. Tampaknya yang dimaksud Stockdale adalah Fort Belvidere, sebuah benteng kecil dengan lapangan arsenal di tepian Kalimas.
Sementara itu Stockdale juga memberikan pemerian tentang sebuah benteng VOC di Cirebon, yang dipersenjatai dengan empat kanon yang buruk. Kendati garnisunnya dikomandoi oleh seorang sersan dan dua kopral Eropa, seluruh awaknya hanya terdiri atas 15 serdadu asal Madura—itu pun dengan bedil yang seadanya.
Di Batavia, orang-orang Madura dan Sumenep berada dalam resimen di bawah komando para pengeran mereka. Garis pertahanan Kota Batavia terbentang dari muara Sungai Ancol sampai Sungai Angke. Di sebelah tembok kota terdapat beberapa bastion yang dikelilingi parit basah nan dalam dan lebar. Juga, terdapat benteng batu dengan empat bastion, Kastel Batavia, yang terletak di muara Kalibesar. Pertahanan lain yang turut menjaga pusat kota dari barat ke timur adalah Fort Angke di tepian Kali Angke, Fort Vijhoek di tepian Kali Grogol, Fort Rijswijk di tepian Kali Krukut, Fort Noordwijk di tepian Ciliwung. Selanjutnya, Fort Jacatra dan di ujung timur adalah Fort Ancol.

“Serdadu Eropa dan Hindia dipercaya untuk menjaga Batavia dan pos terluarnya,” ungkap Stockdale. Jumlah totalnya mencapai 4.540 orang. Sejumlah 3.300 atau lebih separuhnya adalah orang-orang asal Madura dan Sumenep.
"Vue de l'isle et de la ville de Batavia appartenant aux Hollandois, pour la Compagnie des Indes"(Universiteitsbibliotheek Vr?e Universiteit/Wikimedia Common)
Stockdale menulis perinciannya. Serdadu nasional dalam tiga batalion terdiri atas 2.400 orang. Namun, dari jumlah itu, 200 orang—termasuk perwira, bawahan, dan pelontar granat—merupakan orang-orang Eropa. Sementara, 2.200 sisanya adalah orang Madura dan Sumenep.

Dia melanjutkan pemeriannya, sejumlah 400 orang dari Madura dan Sumenep juga berperan sebagai infantri pemburu dalam batalion ke-1. Sebanyak 600 orang lainnya juga berada dalam artileri berat, dan 100 orang bertugas dalam kompi ke-1 artileri ringan.

Sementara, total serdadu asal Eropa lainnya, yang bertugas dalam kesatuan kavaleri dan serdadu tambahan, jumlahnya hanya 1.040 orang.
Demikianlah takdir orang-orang Madura pada akhir abad ke-18. Seabad sebelumnya, mereka pernah terlibat dalam pemberontakan terhadap sebuah wangsa di Jawa Tengah bagian selatan, dan juga bertempur sengit dengan VOC. Namun, selepas pemberontakan mereka yang gagal, VOC mulai terlibat dalam suksesi di Madura. Akhirnya, mereka menjadi garnisun sebuah kota dagang terbesar di Asia Tenggara, yang berkembang di bawah kongsi dagang asal Belanda itu. “Semua serdadu itu ditempatkan dalam keadaan lingkungan kota pesisir yang tidak sehat.”

Serdadu VOC Asal Tanah Madura

Pernah pada suatu masa, separuh lebih dari serdadu yang menjaga tembok Kota Batavia terdiri atas orang-orang Madura.

Serdadu VOC Asal Tanah MaduraPeta Kota Batavia yang diterbitkan oleh Homannischen Erben pada 1733 ini menampilkan Kota Batavia dengan tembok kota dan pertahanan bentengnya, juga ilustrasi tentang warganya. (Rijksmuseum Amsterdam/Atlas of Mutual Heritage)
“Opas,” demikian tulis John Joseph Stockdale, “adalah serdadu asal Madura dan Sammanapp [Sumenep] yang selalu menanti para perwira Eropa, dan pada saat yang bersamaan mereka juga sebagai pelayan. Orang-orang Hindia ini pada dasarnya adalah pemberani dan cerdas.”

Stockdale (1770-1847) mengungkapkannya dalam Sketches, Civil and Military, of the Island of Java and Its Immediate Dependencies yang terbit pertama pada akhir 1811.  Inilah buku berbahasa Inggris pertama yang berkisah tentang Jawa. Stockdale menyusun buku ini berdasar berita-berita tentang Jawa ketika Inggris tengah melakukan invasi ke pulau itu.

Beberapa bagian dari buku sohor itu mengisahkan peran orang-orang asal Madura dalam organisasi pengamanan VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) pada paruh kedua abad ke-18.  Kongsi dagang Hindia Timur (VOC) merupakan perusahaan multinasional pertama di dunia yang mulai berdiri pada 1602—dan bangkrut pada 1799. Kongsi dagang ini istimewa lantaran mempunyai hak untuk bernegosiasi dengan negara manapun dan merekrut serdadu. Pos-pos perdagangannya terbentang dari Tanjung Harapan hingga Jepang.

Sebuah garnisun yang menjaga tembok kota Surabaya, ungkap Stockdale, dipimpin oleh seorang berpangkat mayor yang sekaligus sebagai komandan seluruh serdadu Eropa dan Hindia. Sang mayor itu membawahi seratus serdadu Eropa—termasuk satu kompi resimen Württemberg yang merupakan tentara kontrakan asal Jerman. Selain itu, sang mayor juga membawahi enam kompi dari infantri asal Madura dan dua artileri asal Madura pula.
Ketika itu, pusat permukiman itu menjadi depot rekrutmen dengan para pangeran Madura dan Sumenep yang bekerja untuk kompeni. Tampaknya yang dimaksud Stockdale adalah Fort Belvidere, sebuah benteng kecil dengan lapangan arsenal di tepian Kalimas.
Sementara itu Stockdale juga memberikan pemerian tentang sebuah benteng VOC di Cirebon, yang dipersenjatai dengan empat kanon yang buruk. Kendati garnisunnya dikomandoi oleh seorang sersan dan dua kopral Eropa, seluruh awaknya hanya terdiri atas 15 serdadu asal Madura—itu pun dengan bedil yang seadanya.
Di Batavia, orang-orang Madura dan Sumenep berada dalam resimen di bawah komando para pengeran mereka. Garis pertahanan Kota Batavia terbentang dari muara Sungai Ancol sampai Sungai Angke. Di sebelah tembok kota terdapat beberapa bastion yang dikelilingi parit basah nan dalam dan lebar. Juga, terdapat benteng batu dengan empat bastion, Kastel Batavia, yang terletak di muara Kalibesar. Pertahanan lain yang turut menjaga pusat kota dari barat ke timur adalah Fort Angke di tepian Kali Angke, Fort Vijhoek di tepian Kali Grogol, Fort Rijswijk di tepian Kali Krukut, Fort Noordwijk di tepian Ciliwung. Selanjutnya, Fort Jacatra dan di ujung timur adalah Fort Ancol.

“Serdadu Eropa dan Hindia dipercaya untuk menjaga Batavia dan pos terluarnya,” ungkap Stockdale. Jumlah totalnya mencapai 4.540 orang. Sejumlah 3.300 atau lebih separuhnya adalah orang-orang asal Madura dan Sumenep.
"Vue de l'isle et de la ville de Batavia appartenant aux Hollandois, pour la Compagnie des Indes"(Universiteitsbibliotheek Vr?e Universiteit/Wikimedia Common)
Stockdale menulis perinciannya. Serdadu nasional dalam tiga batalion terdiri atas 2.400 orang. Namun, dari jumlah itu, 200 orang—termasuk perwira, bawahan, dan pelontar granat—merupakan orang-orang Eropa. Sementara, 2.200 sisanya adalah orang Madura dan Sumenep.

Dia melanjutkan pemeriannya, sejumlah 400 orang dari Madura dan Sumenep juga berperan sebagai infantri pemburu dalam batalion ke-1. Sebanyak 600 orang lainnya juga berada dalam artileri berat, dan 100 orang bertugas dalam kompi ke-1 artileri ringan.

Sementara, total serdadu asal Eropa lainnya, yang bertugas dalam kesatuan kavaleri dan serdadu tambahan, jumlahnya hanya 1.040 orang.
Demikianlah takdir orang-orang Madura pada akhir abad ke-18. Seabad sebelumnya, mereka pernah terlibat dalam pemberontakan terhadap sebuah wangsa di Jawa Tengah bagian selatan, dan juga bertempur sengit dengan VOC. Namun, selepas pemberontakan mereka yang gagal, VOC mulai terlibat dalam suksesi di Madura. Akhirnya, mereka menjadi garnisun sebuah kota dagang terbesar di Asia Tenggara, yang berkembang di bawah kongsi dagang asal Belanda itu. “Semua serdadu itu ditempatkan dalam keadaan lingkungan kota pesisir yang tidak sehat.”

Pengerdilan peran Soekarno dalam sejarah nasional tampak pula dari penganugerahan gelar Pahlawan Nasional bagi Soekarno yang baru diberikan pada November 2012.

           Memperjelas Sejarah Bangsa yang Samar 
     Peci hitam, yang dikenakan Soekarno dalam setiap kemunculannya di ruang publik, menjadi simbol nasionalisme. Diasingkan ke Pulau Flores dari pergerakan kemerdekaan Indonesia, tak membuat Soekarno patah arang. "Di Pulau Flores yang sepi, aku menghabiskan waktu berjam-jam lamanya di bawah sebatang pohon. Merenungkan ilham yang diturunkan Tuhan, yang dikenal dengan pancasila." ujar Soekarno dalam buku yang ditulis Cindy Adams. (Helen dan Frank Schreider/ National Geographic)
Masih ada peristiwa sejarah Indonesia yang samar dan belum terungkap. Kontroversi tempat kelahiran Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia, adalah salah satunya. Kesimpangsiuran soal tempat kelahiran sang Bapak Bangsa dan ketidakjelasan sejumlah peristiwa sejarah lainnya menyiratkan pentingnya mengkaji kembali peristiwa sejarah Indonesia yang belum jelas.
Dalam masyarakat kita, publik lebih mengenal Soekarno seperti yang disebutkan di dalam buku pelajaran sekolah. Soekarno adalah presiden pertama RI, proklamator kemerdekaan RI, dan pahlawan nasional. Namun, pengenalan terhadap Soekarno sebagai pribadi, termasuk tempat kelahirannya, masih menuai kontroversi.
         Hal itu terungkap dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas, pekan lalu, yang coba menggali sosok Soekarno menurut pandangan publik dan konteks sejarah yang menyertainya. Mayoritas responden menyebutkan Soekarno sebagai sosok seperti yang banyak ditulis di dalam buku pelajaran. Hanya sedikit responden yang menyebut Soekarno sebagai penggagas Pancasila atau peletak dasar bangsa.
        Tak hanya sosok Soekarno, pengenalan publik terhadap ajaran-ajaran Soekarno juga sangat terbatas. Nasionalisme serta rela berkorban untuk negara dan bangsa merupakan gagasan dan nilai-nilai yang paling banyak disebut publik sebagai ajaran Soekarno. Namun, tak satu responden pun dalam jajak pendapat ini yang menyebutkan tentang marhaenisme sebagai gagasan yang diajarkan oleh Soekarno.
Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai ajaran Soekarno tidak terlepas dari minimnya upaya pemberian materi tentang Soekarno di sekolah-sekolah. Enam dari 10 responden menyatakan materi mengenai sejarah Soekarno yang diberikan di sekolah masih belum memadai.
Di mana Soekarno dilahirkan sempat menjadi kontroversi. Ada dua versi tentang tempat kelahiran Soekarno, yaitu Blitar dan Surabaya, keduanya di Jawa Timur. Polemik ini kembali menghangat ketika pada peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2015, Presiden Joko Widodo dalam pidatonya menyebut Soekarno dilahirkan di Blitar.

        Penyebutan Soekarno lahir di Blitar ditemukan dalam laman Tropenmuseum. Sumber ini dijadikan referensi pidato Presiden. Selain sumber tersebut, penyebutan Blitar sebagai tempat lahir Soekarno juga tercantum di buku-buku pelajaran sekolah.
Dalam seminar Pelurusan Sejarah Soekarno di Surabaya, 28 Agustus 2010, yang diikuti oleh para sejarawan dan politikus, disebutkan, Soekarno dilahirkan di Surabaya. Sejumlah literatur, termasuk buku biografi Soekarno sebelum 1970, tertulis Soekarno lahir di Surabaya.
Kesimpangsiuran soal tempat kelahiran Soekarno tergambar pula dari beragamnya pendapat publik dalam menyebut tempat lahir Sang Proklamator. Lebih dari separuh bagian responden menyebut Blitar sebagai kota tempat Soekarno lahir. Sementara itu, hanya dua dari sepuluh responden menyebut Kota Surabaya sebagai tempat kelahiran Soekarno. Jika menilik tingkat pendidikan responden, mereka yang menyebut Blitar sebagai kota kelahiran Soekarno cenderung lebih banyak dari kelompok pendidikan tinggi. Proporsinya mencapai separuh lebih responden.
Polemik tempat kelahiran Soekarno tidak berdiri sendiri. Empat dari 10 responden menyatakan, hal itu akibat dari upaya pengaburan sejarah Soekarno yang dilakukan Orde Baru. Alih-alih menggali lebih dalam sosok dan ajaran Soekarno, Orde Baru justru berusaha membatasi penyebarluasan pengetahuan tentang peran politik Soekarno.
Pelarangan buku-buku mengenai biografi Soekarno terjadi sejak dimulainya era Orde Baru. Pada saat itu, pemerintah mulai melakukan de-Soekarnoisasi, termasuk pelarangan memperingati hari lahir Pancasila pada 1 Juni 1945. Soekarno sebagai penggagas Pancasila juga dikaburkan.
Pengerdilan peran Soekarno dalam sejarah nasional Indonesia tampak pula dari penganugerahan gelar Pahlawan Nasional bagi Soekarno yang baru diberikan pada November 2012.

Tidak serius
Tak hanya sosok Soekarno, beberapa peristiwa sejarah lainnya hingga kini menurut enam dari 10 responden juga belum terang informasinya. Peristiwa tentang Gerakan 30 September 1965 dan pembantaian massal yang mengikutinya hingga kini belum terungkap jelas. Meski ada buku Putih G30S 1965 yang dikeluarkan Sekretariat Negara 1994, banyak terbit buku lain yang berisi kesaksian korban dan keluarganya yang dibunuh ataupun dipenjarakan tanpa pengadilan oleh Orde Baru.
Kasus penculikan aktivis 1998, meski telah masuk pengadilan, masih menyisakan tanya tentang nasib 13 aktivis yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Setali tiga uang dengan kasus kerusuhan Mei 1998 dan pembunuhan Munir. Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) menyebutkan peristiwa kerusuhan dan pembakaran pusat perbelanjaan beserta orang-orang di dalamnya yang terjadi pada Mei 1998 sebagai sistematis, bahkan diduga ada yang menggerakkan. Demikian pula kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir pada 7 September 2004, juga dinilai publik belum tuntas.
Masih samar-samarnya sejumlah peristiwa sejarah itu, menurut sebagian besar responden, terkait dengan ketidakseriusan pemerintahan selama ini untuk membuatnya jelas. Ketidakpuasan responden ditujukan juga kepada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) yang selama 10 tahun berkuasa tidak berhasil membuka selubung beban sejarah tersebut. Sementara itu, separuh bagian responden merasa tidak yakin pemerintahan Joko Widodo akan mampu menyingkap tabir sejarah masa lalu yang masih mengundang kontroversi.
Berangkat dari berbagai skeptisisme atas kebenaran sejarah perjalanan bangsa, mayoritas publik (84,1 persen) tetap menyatakan pentingnya pengungkapan sejarah yang sesungguhnya. Tidak lain karena sejarah memberikan landasan bagi pemahaman anak bangsa terhadap kehidupannya sendiri.

Memperjelas Sejarah Bangsa yang Samar

Pengerdilan peran Soekarno dalam sejarah nasional tampak pula dari penganugerahan gelar Pahlawan Nasional bagi Soekarno yang baru diberikan pada November 2012.

           Memperjelas Sejarah Bangsa yang Samar 
     Peci hitam, yang dikenakan Soekarno dalam setiap kemunculannya di ruang publik, menjadi simbol nasionalisme. Diasingkan ke Pulau Flores dari pergerakan kemerdekaan Indonesia, tak membuat Soekarno patah arang. "Di Pulau Flores yang sepi, aku menghabiskan waktu berjam-jam lamanya di bawah sebatang pohon. Merenungkan ilham yang diturunkan Tuhan, yang dikenal dengan pancasila." ujar Soekarno dalam buku yang ditulis Cindy Adams. (Helen dan Frank Schreider/ National Geographic)
Masih ada peristiwa sejarah Indonesia yang samar dan belum terungkap. Kontroversi tempat kelahiran Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia, adalah salah satunya. Kesimpangsiuran soal tempat kelahiran sang Bapak Bangsa dan ketidakjelasan sejumlah peristiwa sejarah lainnya menyiratkan pentingnya mengkaji kembali peristiwa sejarah Indonesia yang belum jelas.
Dalam masyarakat kita, publik lebih mengenal Soekarno seperti yang disebutkan di dalam buku pelajaran sekolah. Soekarno adalah presiden pertama RI, proklamator kemerdekaan RI, dan pahlawan nasional. Namun, pengenalan terhadap Soekarno sebagai pribadi, termasuk tempat kelahirannya, masih menuai kontroversi.
         Hal itu terungkap dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas, pekan lalu, yang coba menggali sosok Soekarno menurut pandangan publik dan konteks sejarah yang menyertainya. Mayoritas responden menyebutkan Soekarno sebagai sosok seperti yang banyak ditulis di dalam buku pelajaran. Hanya sedikit responden yang menyebut Soekarno sebagai penggagas Pancasila atau peletak dasar bangsa.
        Tak hanya sosok Soekarno, pengenalan publik terhadap ajaran-ajaran Soekarno juga sangat terbatas. Nasionalisme serta rela berkorban untuk negara dan bangsa merupakan gagasan dan nilai-nilai yang paling banyak disebut publik sebagai ajaran Soekarno. Namun, tak satu responden pun dalam jajak pendapat ini yang menyebutkan tentang marhaenisme sebagai gagasan yang diajarkan oleh Soekarno.
Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai ajaran Soekarno tidak terlepas dari minimnya upaya pemberian materi tentang Soekarno di sekolah-sekolah. Enam dari 10 responden menyatakan materi mengenai sejarah Soekarno yang diberikan di sekolah masih belum memadai.
Di mana Soekarno dilahirkan sempat menjadi kontroversi. Ada dua versi tentang tempat kelahiran Soekarno, yaitu Blitar dan Surabaya, keduanya di Jawa Timur. Polemik ini kembali menghangat ketika pada peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2015, Presiden Joko Widodo dalam pidatonya menyebut Soekarno dilahirkan di Blitar.

        Penyebutan Soekarno lahir di Blitar ditemukan dalam laman Tropenmuseum. Sumber ini dijadikan referensi pidato Presiden. Selain sumber tersebut, penyebutan Blitar sebagai tempat lahir Soekarno juga tercantum di buku-buku pelajaran sekolah.
Dalam seminar Pelurusan Sejarah Soekarno di Surabaya, 28 Agustus 2010, yang diikuti oleh para sejarawan dan politikus, disebutkan, Soekarno dilahirkan di Surabaya. Sejumlah literatur, termasuk buku biografi Soekarno sebelum 1970, tertulis Soekarno lahir di Surabaya.
Kesimpangsiuran soal tempat kelahiran Soekarno tergambar pula dari beragamnya pendapat publik dalam menyebut tempat lahir Sang Proklamator. Lebih dari separuh bagian responden menyebut Blitar sebagai kota tempat Soekarno lahir. Sementara itu, hanya dua dari sepuluh responden menyebut Kota Surabaya sebagai tempat kelahiran Soekarno. Jika menilik tingkat pendidikan responden, mereka yang menyebut Blitar sebagai kota kelahiran Soekarno cenderung lebih banyak dari kelompok pendidikan tinggi. Proporsinya mencapai separuh lebih responden.
Polemik tempat kelahiran Soekarno tidak berdiri sendiri. Empat dari 10 responden menyatakan, hal itu akibat dari upaya pengaburan sejarah Soekarno yang dilakukan Orde Baru. Alih-alih menggali lebih dalam sosok dan ajaran Soekarno, Orde Baru justru berusaha membatasi penyebarluasan pengetahuan tentang peran politik Soekarno.
Pelarangan buku-buku mengenai biografi Soekarno terjadi sejak dimulainya era Orde Baru. Pada saat itu, pemerintah mulai melakukan de-Soekarnoisasi, termasuk pelarangan memperingati hari lahir Pancasila pada 1 Juni 1945. Soekarno sebagai penggagas Pancasila juga dikaburkan.
Pengerdilan peran Soekarno dalam sejarah nasional Indonesia tampak pula dari penganugerahan gelar Pahlawan Nasional bagi Soekarno yang baru diberikan pada November 2012.

Tidak serius
Tak hanya sosok Soekarno, beberapa peristiwa sejarah lainnya hingga kini menurut enam dari 10 responden juga belum terang informasinya. Peristiwa tentang Gerakan 30 September 1965 dan pembantaian massal yang mengikutinya hingga kini belum terungkap jelas. Meski ada buku Putih G30S 1965 yang dikeluarkan Sekretariat Negara 1994, banyak terbit buku lain yang berisi kesaksian korban dan keluarganya yang dibunuh ataupun dipenjarakan tanpa pengadilan oleh Orde Baru.
Kasus penculikan aktivis 1998, meski telah masuk pengadilan, masih menyisakan tanya tentang nasib 13 aktivis yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Setali tiga uang dengan kasus kerusuhan Mei 1998 dan pembunuhan Munir. Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) menyebutkan peristiwa kerusuhan dan pembakaran pusat perbelanjaan beserta orang-orang di dalamnya yang terjadi pada Mei 1998 sebagai sistematis, bahkan diduga ada yang menggerakkan. Demikian pula kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir pada 7 September 2004, juga dinilai publik belum tuntas.
Masih samar-samarnya sejumlah peristiwa sejarah itu, menurut sebagian besar responden, terkait dengan ketidakseriusan pemerintahan selama ini untuk membuatnya jelas. Ketidakpuasan responden ditujukan juga kepada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) yang selama 10 tahun berkuasa tidak berhasil membuka selubung beban sejarah tersebut. Sementara itu, separuh bagian responden merasa tidak yakin pemerintahan Joko Widodo akan mampu menyingkap tabir sejarah masa lalu yang masih mengundang kontroversi.
Berangkat dari berbagai skeptisisme atas kebenaran sejarah perjalanan bangsa, mayoritas publik (84,1 persen) tetap menyatakan pentingnya pengungkapan sejarah yang sesungguhnya. Tidak lain karena sejarah memberikan landasan bagi pemahaman anak bangsa terhadap kehidupannya sendiri.

Lagu ini di zaman Belanda sempat menghebohkan, tahun 1930 Indonesia Raja dilarang dinyanyikan umum.

  Sejarah Lagu Indonesia Raya 
Syair lagu IndonesiaRaya. (photobucket)
28 Oktober 1928 malam, di gedung Jl. Kramat Raya 106 Batavia, pemuda Wage Rudolf Supratman (9 Maret 1903 – 17 Agustus 1938) menyebarkan lirik konsep suatu lagu kepada hadirin di sana. Pada malam penutupan Kongres Pemoeda itu pada Desember 1928, Supratman dengan gesekan biolanya mengiringi sebarisan paduan suara, mengetengahkan lagu ciptaannya berjudulIndonesia Raja. Dua bulan kemudian ode (lagu pujian perjuangan) tersebut menjadi amat populer, terutama dipelopori anggota Kepanduan Bangsa Indonesia, sebab dalam lirik ode tersebut ada kalimat “jadi pandu ibuku”.
Supratman, putra Sersan KNIL Djoermeno Senen Sastrosoehardjo, di saat itu memang sudah dikenal sebagai komponis, serta wartawan dan penulis muda berbakat. Berkat pergaulannya cukup luas di kalangan kaum muda, hatinya tergerak untuk menciptakan ode itu, walau kemudian oleh beberapa pengamat, dikatakan lagu Indonesia Raya itu terpengaruh La Marseille – ciptaan Rouget de L’isle (1922).
Lagu ini di zaman Belanda sempat menghebohkan, tahun 1930 Indonesia Raja dilarang dinyanyikan umum, karena dianggap mengganggu ketertiban dan keamanan. Supratman diinterogasi dan ditanya mengapa memakai kata “merdeka, merdeka”. Dia menjawab kata-kata itu diubah pemuda lainnya, sebab lirik aslinya “moelia, moelia”. Protes pun berdatangan, sampai volksraad turun tangan. Akhirnya laguIndonesia Raya minus lirik “merdeka, merdeka” boleh dinyanyiakn, asal dalam ruangan tertutup!
Menjelang ujung umurnya, setelah menciptakan lagu Dari Barat Sampai ke Timur, Bendera Kita, Ibu Kita Kartini dan lainnya, Supratman pada 7 Agustus 1938 ditangkap Belanda di Surabaya, gara-gara lagunyaMatahari Terbit yang dianggap mengandung “simpati” terhadap Kekaisaran Jepang. Lagu itu pun dilarang diperdengarkan di muka umum. Tak lama kemudian, W.R. Supratman yang dinyatakan ekstrem ini wafat.
Jepang menduduk Indonesia tahun 1942. Lagu Indonesia Raya segera dilarang dikumandangkan, walau sebelumnya Jepang sempat mengudarakan lagu ini lewat Radio Jepang – untuk mengambil hati “saudara mudanya”. Tapi setelah merasa kedudukannya goyah, Jepang membentuk Panitia Lagu Kebangsaan pada tahun 1944.
Naskah asli Supratman tahun 1928, kemudian diubah beberapa kata-katanya. Namun, perubahan cukup besar terjadi pada refrain lagu 1928 : Indones’, Indones’ Moelia, Moelia Tanahkoe, negrikoe yang Koetjinta Indones’, Indones’ Moelia Moelia, Hidoeplah Indonesia Raja, menjadi: “Indonesia Raya, Merdeka Merdeka, Tanahku, Negriku yang Kucinta, Indonesia Raya, Merdeka Merdeka, Hiduplah Indonesia Raya” (dalam versi 1944).
Setelah Jepang angkat kaki dari Indonesia, namun sampai Agustus 1948 belum ada keseragaman, hingga dibentuklah Panitia Indonesia Raya pada 16 November 1948. Baru pada 26 Juni 1958 keluar peraturan pemerintah tentang lagu Indonesia Raya dalam enam bab khusus yang mengatur tata tertib, sampai keseragaman nada, irama, kata, dan gubahan lagu.
Inilah sekilas “riwayat” lagu Indonesia Raya kita.
  Sumber: Intisari-online.com)

Sejarah Lagu Indonesia Raya

Lagu ini di zaman Belanda sempat menghebohkan, tahun 1930 Indonesia Raja dilarang dinyanyikan umum.

  Sejarah Lagu Indonesia Raya 
Syair lagu IndonesiaRaya. (photobucket)
28 Oktober 1928 malam, di gedung Jl. Kramat Raya 106 Batavia, pemuda Wage Rudolf Supratman (9 Maret 1903 – 17 Agustus 1938) menyebarkan lirik konsep suatu lagu kepada hadirin di sana. Pada malam penutupan Kongres Pemoeda itu pada Desember 1928, Supratman dengan gesekan biolanya mengiringi sebarisan paduan suara, mengetengahkan lagu ciptaannya berjudulIndonesia Raja. Dua bulan kemudian ode (lagu pujian perjuangan) tersebut menjadi amat populer, terutama dipelopori anggota Kepanduan Bangsa Indonesia, sebab dalam lirik ode tersebut ada kalimat “jadi pandu ibuku”.
Supratman, putra Sersan KNIL Djoermeno Senen Sastrosoehardjo, di saat itu memang sudah dikenal sebagai komponis, serta wartawan dan penulis muda berbakat. Berkat pergaulannya cukup luas di kalangan kaum muda, hatinya tergerak untuk menciptakan ode itu, walau kemudian oleh beberapa pengamat, dikatakan lagu Indonesia Raya itu terpengaruh La Marseille – ciptaan Rouget de L’isle (1922).
Lagu ini di zaman Belanda sempat menghebohkan, tahun 1930 Indonesia Raja dilarang dinyanyikan umum, karena dianggap mengganggu ketertiban dan keamanan. Supratman diinterogasi dan ditanya mengapa memakai kata “merdeka, merdeka”. Dia menjawab kata-kata itu diubah pemuda lainnya, sebab lirik aslinya “moelia, moelia”. Protes pun berdatangan, sampai volksraad turun tangan. Akhirnya laguIndonesia Raya minus lirik “merdeka, merdeka” boleh dinyanyiakn, asal dalam ruangan tertutup!
Menjelang ujung umurnya, setelah menciptakan lagu Dari Barat Sampai ke Timur, Bendera Kita, Ibu Kita Kartini dan lainnya, Supratman pada 7 Agustus 1938 ditangkap Belanda di Surabaya, gara-gara lagunyaMatahari Terbit yang dianggap mengandung “simpati” terhadap Kekaisaran Jepang. Lagu itu pun dilarang diperdengarkan di muka umum. Tak lama kemudian, W.R. Supratman yang dinyatakan ekstrem ini wafat.
Jepang menduduk Indonesia tahun 1942. Lagu Indonesia Raya segera dilarang dikumandangkan, walau sebelumnya Jepang sempat mengudarakan lagu ini lewat Radio Jepang – untuk mengambil hati “saudara mudanya”. Tapi setelah merasa kedudukannya goyah, Jepang membentuk Panitia Lagu Kebangsaan pada tahun 1944.
Naskah asli Supratman tahun 1928, kemudian diubah beberapa kata-katanya. Namun, perubahan cukup besar terjadi pada refrain lagu 1928 : Indones’, Indones’ Moelia, Moelia Tanahkoe, negrikoe yang Koetjinta Indones’, Indones’ Moelia Moelia, Hidoeplah Indonesia Raja, menjadi: “Indonesia Raya, Merdeka Merdeka, Tanahku, Negriku yang Kucinta, Indonesia Raya, Merdeka Merdeka, Hiduplah Indonesia Raya” (dalam versi 1944).
Setelah Jepang angkat kaki dari Indonesia, namun sampai Agustus 1948 belum ada keseragaman, hingga dibentuklah Panitia Indonesia Raya pada 16 November 1948. Baru pada 26 Juni 1958 keluar peraturan pemerintah tentang lagu Indonesia Raya dalam enam bab khusus yang mengatur tata tertib, sampai keseragaman nada, irama, kata, dan gubahan lagu.
Inilah sekilas “riwayat” lagu Indonesia Raya kita.
  Sumber: Intisari-online.com)

Monday, 29 June 2015

Keadaan industri minyak Tarakan adalah salah satu pemicu Perang Pasifik yang terabaikan. Fakta sejarah ini terkubur oleh sudut pandang sejarah Perang Dunia II dari sisi Amerika.
          PULAU Tarakan di Kalimatan Timur bisa disebut sebagai "Pearl Harbour"-nya Indonesia. Drama pertempuran berdarah yang terjadi di pulau kecil ini adalah bagian penting sejarah Indonesia. Tetapi, sejarah itu terlupakan begitu saja.
Buku ini menceritakan situasi Tarakan antara tahun 1942 hingga 1945, ketika pasukan Jepang berhasil merebut pulau ini dari tangan kolonialis Belanda.
Tarakan pun kembali berdarah-darah dan bagaikan neraka, ketika pasukan sekutu merebut kembali pulau ini yang baru saja dikuasai Jepang selama beberapa tahun.
Penulis menceritakan kisah pertempuran antara kedua pasukan secara detil. Seakan ia hadir di tengah-tengah medan laga, sehingga dapat melaporkan secara gamblang pertempuran demi pertempuran. Berikut pula kisah-kisah keseharian serdadu yang turut bertempur di pulau ini.
Pembahasan Perang Pasifik selama ini hanya seputar Pearl Harbor, perebutan Iwo Jima, kembalinya MacArthur ke Philipina, hingga bom atom Hirosima dan Nagasaki. Sejarah ala Paman Sam ini menggambarkan Amerika bangkit dari korban kekejaman agresor menjadi pahlawan perang.
Buku ini bisa menjadi pelengkap buku-buku pelajaran sejarah yang telah ada, sekaligus mempertautkan kembali rangkaian sejarah Nusantara yang terlupakan.
Tarakan adalah daratan pertama Nusantara yang diserbu bala tentara Jepang pada dini hari, 11 Januari 1942. Diawali dengan serangan udara pesawat Jepang terhadap posisi pertahanan pasukan Belanda yang lebih dahulu menguasai di sana.
Sekitar 20 ribu serdadu Kekaisaran yang dimotori Pasukan Kure, pasukan elit angkatan laut Jepang, mendarat di pantai timur Tarakan dalam dua kelompok.
Pihak Belanda berusaha bertahan, meski tanpa harapan untuk bisa mengusir tentara Nipon. Bermodalkan 1.300 serdadu Batalion VII KNIL, segelintir kapal perang ringan, pesawat tempur dan bomber.
              Tak ketinggalan, para pegawai perusahaan minyak BPM (Bataafsche Maatschapij) juga dilibatkan sebagai milisi untuk membantu tentara Belanda.
Pulau kecil yang kaya minyak itu pun akhirnya bagaikan neraka. Sebelum pasukan Jepang mendarat, terlebih dahulu tentara Belanda membakar ladang-ladang minyak di Tarakan agar lawannya tidak mendapatkan pasokan bahan bakar.
Dalam pertempuran tak seimbang itu, Belanda akhirnya kalah telak. Sebagian tentaranya tewas terbubuh, dibunuh dan lainnya menjadi tawanan. Tak sedikit pula korban di pihak sipil.
Pada gilirannya terjadilah balas dendam terhadap Jepang. Lagi- lagi Tarakan menjadi neraka. Pasukan sekutu yang berintikan tentara Australia dengan bantuan Amerika Serikat (AS) mulai menggempur posisi Jepang di Tarakan.
Demikianlah perang Tarakan seolah terlupakan. Menjelang Perang Pasifik berakhir, tepat 1 Mei 1945, Tarakan digempur oleh 20 ribu serdadu Australia melawan 2.000 angkatan laut Jepang. Drama kemanusiaan babak kedua terjadi di sana.
Gempuran pasukan sekutu terhadap pasukan Jepang, secara simultan juga dilakukan di wilayah-wilayah yang dikuasi, mulai dari Malaya, Pattani, Philipina, Hongkong sampai wilayah Jepang sendiri. Hal ini menyebabkan bantuan dari negara induknya semakin sulit. Pasukan Jepang di Tarakan pun harus berjuang sendiri di tengah gempuran pasukan Australia yang telah lama menyimpan dendam kesumat. Pasukan sekutu yang sebelumnya berhasil diusir Jepang dari berbagai wilayah pendudukan di Asia, kembali bangkit.
Di Tarakan, pasukan Jepang tidak hanya kalah jumlah, tetapi teknologi persenjataan juga sudah ketinggalam dari yang dimiliki pasukan sekutu. Tetapi, jiwa patriotisme tentara Jepang yang pantang menyerah terhadap lawan, menjadikan di pihak tentara Australia banyak jatuh korban.
Sampai berakhirnya perang di Tarakan, lebih dari 2.000 tentara dari berbagai kebangsaan, tewas di sana. Dari pihak Australia, sekitar 230 tentaranya tewas dan dimakamkan di Tarakan. Ini merupakan sebuah tragedi bagi negeri Kangguru itu.
Kabar memilukan bagi rakyat Australia terjadi ketika Letnan Thomas Derrick tewas di tangan penembak gelap tentara Jepang yang bersembunyi di hutan belantara Tarakan.
Derrick dikenal sebagai sosok pemberani, pernah bertempur di Afrika, Papua, dan akhirnya gugur di Tarakan menjelang perang dunia kedua berakhir.
Korban dari pihak Jepang sendiri juga cukup besar. Tercatat lebih dari 1.500 prajurit Jepang tewas saat merebut Tarakan dari tangan Belanda hingga pertempuran terakhir dengan pasukan Australia. Tarakan, sebuah pulau kecil yang kaya minyak. Tarakan pernah menjadi surga bagi kolonialis Belanda. Dari perut bumi Tarakan, selama bertahun-tahun Belanda mengisap kekayaan alam yang melimpah di sana. Begitu juga Jepang tatkala berhasil merebut pulau itu.
Namun, Tarakan juga pernah menjadi neraka bagi mereka tatkala mempertahankan pulau ini. Tarakan pernah menjadi ladang pembantaian bagi kedua pasukan. Lantas akankah kawasan perairan timur Kalimantan di sekitar perairan Tarakan akan kembali membara. Kawasan ini tiba-tiba kembali memanas menyusul sengketa di perairan Blok Ambalat yang kaya minyak, antara Indonesia dan Malaysia.
Perairan timur Kalimantan, termasuk Tarakan, memang telah lama diketahui sebagai sumber minyak bumi yang menggiurkan siapa saja.
Keadaan industri minyak Tarakan adalah salah satu pemicu Perang Pasifik yang terabaikan. Fakta sejarah ini terkubur oleh sudut pandang sejarah Perang Dunia II dari sisi Amerika.
Kepulauan Nusantara, termasuk Asia Tenggara, pada dekade 1930- 1940 merupakan sumber utama bahan mentah bagi negara industri kapitalis Barat maupun Jepang. Bahan mentah, terutama pasokan bahan bakar minyak sangat vital bagi industri dan mesin perang mereka di Asia-Pasifik.
Tak pelak lagi, konfrontasi berujung pada perang terbuka di Pasifik memang ditujukan untuk menguasai sumber daya alam, terutama minyak. Sasaran utama tersebut meliputi ladang-ladang minyak di Kalimantan Timur, Palembang di Sumatera dan Cepu di Jawa Tengah.
Akankah kawasan perairan timur Kalimantan akan menjadi medan pertempuran kembali oleh kaum industri-kapitalis untuk mendapatkan pasokan minyak dari wilayah ini.

Akankah pula kawasan ini menjadi  neraka kembali ketika sengketa Blok Ambalat harus diselesaikan dengan cara-cara konfrontasi.  
Sumber : Iwan Santoso, Maret 2005, Tarakan "Pearl Harbor" Indonesia (1942-1945). PT Primamedia Pustaka

Tarakan Pearl Harbor Indonesia 1942-1945

Keadaan industri minyak Tarakan adalah salah satu pemicu Perang Pasifik yang terabaikan. Fakta sejarah ini terkubur oleh sudut pandang sejarah Perang Dunia II dari sisi Amerika.
          PULAU Tarakan di Kalimatan Timur bisa disebut sebagai "Pearl Harbour"-nya Indonesia. Drama pertempuran berdarah yang terjadi di pulau kecil ini adalah bagian penting sejarah Indonesia. Tetapi, sejarah itu terlupakan begitu saja.
Buku ini menceritakan situasi Tarakan antara tahun 1942 hingga 1945, ketika pasukan Jepang berhasil merebut pulau ini dari tangan kolonialis Belanda.
Tarakan pun kembali berdarah-darah dan bagaikan neraka, ketika pasukan sekutu merebut kembali pulau ini yang baru saja dikuasai Jepang selama beberapa tahun.
Penulis menceritakan kisah pertempuran antara kedua pasukan secara detil. Seakan ia hadir di tengah-tengah medan laga, sehingga dapat melaporkan secara gamblang pertempuran demi pertempuran. Berikut pula kisah-kisah keseharian serdadu yang turut bertempur di pulau ini.
Pembahasan Perang Pasifik selama ini hanya seputar Pearl Harbor, perebutan Iwo Jima, kembalinya MacArthur ke Philipina, hingga bom atom Hirosima dan Nagasaki. Sejarah ala Paman Sam ini menggambarkan Amerika bangkit dari korban kekejaman agresor menjadi pahlawan perang.
Buku ini bisa menjadi pelengkap buku-buku pelajaran sejarah yang telah ada, sekaligus mempertautkan kembali rangkaian sejarah Nusantara yang terlupakan.
Tarakan adalah daratan pertama Nusantara yang diserbu bala tentara Jepang pada dini hari, 11 Januari 1942. Diawali dengan serangan udara pesawat Jepang terhadap posisi pertahanan pasukan Belanda yang lebih dahulu menguasai di sana.
Sekitar 20 ribu serdadu Kekaisaran yang dimotori Pasukan Kure, pasukan elit angkatan laut Jepang, mendarat di pantai timur Tarakan dalam dua kelompok.
Pihak Belanda berusaha bertahan, meski tanpa harapan untuk bisa mengusir tentara Nipon. Bermodalkan 1.300 serdadu Batalion VII KNIL, segelintir kapal perang ringan, pesawat tempur dan bomber.
              Tak ketinggalan, para pegawai perusahaan minyak BPM (Bataafsche Maatschapij) juga dilibatkan sebagai milisi untuk membantu tentara Belanda.
Pulau kecil yang kaya minyak itu pun akhirnya bagaikan neraka. Sebelum pasukan Jepang mendarat, terlebih dahulu tentara Belanda membakar ladang-ladang minyak di Tarakan agar lawannya tidak mendapatkan pasokan bahan bakar.
Dalam pertempuran tak seimbang itu, Belanda akhirnya kalah telak. Sebagian tentaranya tewas terbubuh, dibunuh dan lainnya menjadi tawanan. Tak sedikit pula korban di pihak sipil.
Pada gilirannya terjadilah balas dendam terhadap Jepang. Lagi- lagi Tarakan menjadi neraka. Pasukan sekutu yang berintikan tentara Australia dengan bantuan Amerika Serikat (AS) mulai menggempur posisi Jepang di Tarakan.
Demikianlah perang Tarakan seolah terlupakan. Menjelang Perang Pasifik berakhir, tepat 1 Mei 1945, Tarakan digempur oleh 20 ribu serdadu Australia melawan 2.000 angkatan laut Jepang. Drama kemanusiaan babak kedua terjadi di sana.
Gempuran pasukan sekutu terhadap pasukan Jepang, secara simultan juga dilakukan di wilayah-wilayah yang dikuasi, mulai dari Malaya, Pattani, Philipina, Hongkong sampai wilayah Jepang sendiri. Hal ini menyebabkan bantuan dari negara induknya semakin sulit. Pasukan Jepang di Tarakan pun harus berjuang sendiri di tengah gempuran pasukan Australia yang telah lama menyimpan dendam kesumat. Pasukan sekutu yang sebelumnya berhasil diusir Jepang dari berbagai wilayah pendudukan di Asia, kembali bangkit.
Di Tarakan, pasukan Jepang tidak hanya kalah jumlah, tetapi teknologi persenjataan juga sudah ketinggalam dari yang dimiliki pasukan sekutu. Tetapi, jiwa patriotisme tentara Jepang yang pantang menyerah terhadap lawan, menjadikan di pihak tentara Australia banyak jatuh korban.
Sampai berakhirnya perang di Tarakan, lebih dari 2.000 tentara dari berbagai kebangsaan, tewas di sana. Dari pihak Australia, sekitar 230 tentaranya tewas dan dimakamkan di Tarakan. Ini merupakan sebuah tragedi bagi negeri Kangguru itu.
Kabar memilukan bagi rakyat Australia terjadi ketika Letnan Thomas Derrick tewas di tangan penembak gelap tentara Jepang yang bersembunyi di hutan belantara Tarakan.
Derrick dikenal sebagai sosok pemberani, pernah bertempur di Afrika, Papua, dan akhirnya gugur di Tarakan menjelang perang dunia kedua berakhir.
Korban dari pihak Jepang sendiri juga cukup besar. Tercatat lebih dari 1.500 prajurit Jepang tewas saat merebut Tarakan dari tangan Belanda hingga pertempuran terakhir dengan pasukan Australia. Tarakan, sebuah pulau kecil yang kaya minyak. Tarakan pernah menjadi surga bagi kolonialis Belanda. Dari perut bumi Tarakan, selama bertahun-tahun Belanda mengisap kekayaan alam yang melimpah di sana. Begitu juga Jepang tatkala berhasil merebut pulau itu.
Namun, Tarakan juga pernah menjadi neraka bagi mereka tatkala mempertahankan pulau ini. Tarakan pernah menjadi ladang pembantaian bagi kedua pasukan. Lantas akankah kawasan perairan timur Kalimantan di sekitar perairan Tarakan akan kembali membara. Kawasan ini tiba-tiba kembali memanas menyusul sengketa di perairan Blok Ambalat yang kaya minyak, antara Indonesia dan Malaysia.
Perairan timur Kalimantan, termasuk Tarakan, memang telah lama diketahui sebagai sumber minyak bumi yang menggiurkan siapa saja.
Keadaan industri minyak Tarakan adalah salah satu pemicu Perang Pasifik yang terabaikan. Fakta sejarah ini terkubur oleh sudut pandang sejarah Perang Dunia II dari sisi Amerika.
Kepulauan Nusantara, termasuk Asia Tenggara, pada dekade 1930- 1940 merupakan sumber utama bahan mentah bagi negara industri kapitalis Barat maupun Jepang. Bahan mentah, terutama pasokan bahan bakar minyak sangat vital bagi industri dan mesin perang mereka di Asia-Pasifik.
Tak pelak lagi, konfrontasi berujung pada perang terbuka di Pasifik memang ditujukan untuk menguasai sumber daya alam, terutama minyak. Sasaran utama tersebut meliputi ladang-ladang minyak di Kalimantan Timur, Palembang di Sumatera dan Cepu di Jawa Tengah.
Akankah kawasan perairan timur Kalimantan akan menjadi medan pertempuran kembali oleh kaum industri-kapitalis untuk mendapatkan pasokan minyak dari wilayah ini.

Akankah pula kawasan ini menjadi  neraka kembali ketika sengketa Blok Ambalat harus diselesaikan dengan cara-cara konfrontasi.  
Sumber : Iwan Santoso, Maret 2005, Tarakan "Pearl Harbor" Indonesia (1942-1945). PT Primamedia Pustaka

Sunday, 28 June 2015

DELAPAN Juni ini, Soeharto berulangtahun. Seandainya saja dia tidak mati delapan tahun silam, usianya sekarang 94 tahun. Hidupnya sangat panjang di dunia ini: 86 tahun. Dia mencapai umur di atas rata-rata usia harapan hidup orang Indonesia segenerasinya.
Sepuluh tahun terakhir hidupnya dia habiskan dengan sakit-sakitan di kompleks rumahnya di Jl. Cendana, Menteng. Hidup yang sepi dan penuh penyakit. Sehari-hari dia hanya ditemani oleh Suweden, pembantunya yang setia. Dia jelas menyaksikan anak-anak dan keluarga yang dilindunginya selama dia berkuasa berjatuhan. Bahkan anak kesayangannya masuk penjara karena tindak kriminal berat, yakni membunuh seorang hakim agung.
Namun, Soeharto sendiri berhasil mengelak dari semua upaya hukum atas dirinya. Dia memang hendak dibidik atas penyelewengan-penyelewengan ekonomi yang dia lakukan. Tidak ada yang mau memperkarakan dia untuk urusan pembunuhan dan pembantaian yang dia lakukan berulangkali selama 32 tahun ia berkuasa.
Sesungguhnya, tidak ada penguasa sesudahnya yang secara serius mau memenjarakannya. Mereka semua berhutang padanya.
Soeharto adalah sebuah pribadi yang enigmatic. Dia tidak banyak bicara. Dia menutup dirinya seolah-olah sebuah misteri. Dia jelas bukan pribadi yang flamboyan. Juga bukan orang yang bisa bersilat lidah dengan penuh emosi, namun kemudian tertawa lepas bersama lawannya berdebat.
Baginya, ditakuti jauh lebih baik ketimbang dicintai. Hanya ketakutan yang akan membangkitkan hormat dan rasa segan. Saya tidak yakin dia membaca Machiavelli. Tapi persis di sini letak soalnya, Soeharto adalah pengamal setia Machiavelli. Setia hingga ke bulu-bulunya, bahkan.
Di hari ulang tahunnya ini, ada baiknya kita mengingat-ingat kekuasaan Soeharto. Bukan dengan tujuan untuk meromantisasi tetapi untuk mendalami mengapa kita, sebagai bangsa, berhadapan dengan masalah-masalah besar yang sangat sulit penyelesaiannya. Soeharto ada pada titik pusat banyak masalah itu.
***
Majalah POP adalah majalah hiburan yang pernah terbit di Jakarta. Pada edisi bulan Oktober 1974, majalah ini menurunkan satu artikel berjudul “Teka-teki Seputar Silsilah Suharto.” Di dalamnya dinyatakan bahwa Soeharto adalah anak haram dari Raden Rio Padmodipuro, keturunan Sultan Hamengku Buwono II.
Artikel itu membikin Soeharto murka. Majalah POP segera dibredel. Pemimpin redaksinya Rey Hanintyo, dijebloskan ke penjara. Kabarnya, Soeharto masih akan sangat marah jika masalah soal silsilahnya itu disinggung. Dia percaya bahwa dia memang ditakdirkan untuk menjadi penguasa. Dia menolak dihubungkan dengan darah aristokrasi lama yang kekuasaannya sedang memudar. Dia percaya dirinya di atas aristokrasi itu.
Soeharto lahir pada 8 Juni 1921, di desa Kemusuk, Godean, Yogyakarta. Gerakan nasionalis sudah ada sebelum dia lahir. Tahun 1908, gerakan Boedi Oetomo lahir di Yogyakarta. Empat tahun kemudian, muncul Sarekat Islam dan gerakan Muhammadiyah. Secara kebetulan, Partai Komunis Indonesia (PKI) lahir sebulan sebelum Soeharto.
Soeharto baru berusia lima tahun ketika PKI melancarkan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Belanda di Jawa dan di Sumatera Barat. Usianya sembilan tahun ketika Soekarno diadili di Bandung karena aktivitasnya sebagai nasionalis. Soekarno mengucapkan pidato pembelaan yang berapi-api yang diberi judul Indonesia Menggugat. Ketika organisasi pemuda berkumpul mengucapkan Sumpah Pemuda, Soeharto baru berusia tujuh tahun.
Masa kecilnya dihabiskan di Godean. Namun karena persoalan keluarga, dia dipindahkan oleh ayahnya ke Wuryantoro, Wonogiri. Di situlah dia bersekolah di Schakel School yang kemudian dilanjutkannya dengan Sekolah Rakyat di Yogyakarta. Dia sempat masuk ke sekolah setingkat SMP yang dikelola Muhammadiyah namun tidak diselesaikannya.
Karena tidak bersekolah, dia bekerja. Hanya sebentar dia menjadi pegawai Bank Desa. Kemudian ada pekerjaan yang lebih menarik perhatiannya, yakni menjadi tentara. Tanggal 1 Juni 1940, dia resmi menjalani pendidikan tentara kolonial Belanda, KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda) dan tamat dengan pangkat Kopral. Dia sempat menjalani pendidikan lanjutan dan pangkatnya dinaikkan menjadi Sersan. Namun tentara Jepang keburu mendarat. Karir dan pengabdiannya pada tentara kolonial pun tamat.
Karir militernya justru moncer pada jaman Jepang. Soeharto berhasil masuk tentara PETA (Pembela Tanah Air). Karirnya beranjak dari komandan peleton dan kemudian komandan kompi (Chudancho). Kedudukan ini membawanya ke posisi elit militer di Republik yang baru merdeka. Saat perang kemerdekaan, Soeharto sudah menjadi komandan brigade.
Dia ditugaskan untuk memimpin berbagai operasi militer di luar Jawa. Namun, tidak ada operasi militer Soeharto yang lebih kontroversial ketimbang serangan umum 1 Maret untuk menduduki Yogyakarta yang dikuasai Belanda. Dia mengklaim bahwa inisiatif serangan itu berasal dari dirinya. Tujuannya adalah menunjukkan pada dunia bahwa Republik masih ada. Di kemudian hari, dia bahkan memerintahkan agar serangan itu difilmkan. Namun setelah Soeharto jatuh, klaim inisiatif tersebut dipertanyakan, karena Sultan Hamengku Buwono IX rupanya lebih berperan dalam serangan umum itu.
Soeharto memainkan peran sebagai komandan militer lebih seperti warlord ketimbang komandan militer profesional. Karena keuangan negara yang tipis, dia mendudukkan diri sebagai patron (bapak) untuk anak-anak buahnya. Dia mencarikan dana untuk keperluan anak buahnya – mulai dari seragam, makanan tambahan, biaya kesehatan, membeli peluru dan persenjataan ringan, bahkan bantuan ongkos kawin. Dana-dana ini didapat lewat kongkalikong dengan pengusaha-pengusaha. Mereka mendapat perlindungan menjalankan bisnis illegalnya, terutama penyelundupan, dan sebagai imbalannya mereka ‘menyumbang’ dana ke komandan militer. Ini praktek umum dalam militer Indonesia saat itu. Dalam tingkat tertentu, ‘kebudayaan’ komandan sebagai patron tersebut masih lestari hingga kini.
Namun tak selamanya peran Soeharto sebagai patron mulus. Tahun 1959, dia dipecat sebagai Pangdam Diponegoro oleh Jenderal Nasution. Dia ketahuan meminta uang dari perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah. Dia hampir diadili di pengadilan militer namun kemudian diputuskan untuk mengirimnya ‘belajar’ ke SSKAD (kini Seskoad).
***
Soeharto selalu bernasib baik. Ketika menjadi Mayor Jendral, dia sudah menganggap karirnya mati. Dia, yang tidak termasuk orang-orangnya Nasution atau Ahmad Yani, dua pemimpin militer berpengaruh saat itu, tidak memiliki cantolan kuat ke atas.
Keberuntungan muncul saat Soeharto menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Ketika dia menjabat, terjadi kudeta gagal oleh kelompok perwira muda yang menamakan dirinya Gerakan 30 September (G30S). Yani dan enam jendral pimpinan AD terbunuh. Nasution berhasil meloloskan diri namun tidak punya kendali atas pasukan.
Selebihnya kita tahu dari sejarah. Soeharto mengambil alih situasi. Dengan cepat dia memberangus gerakan itu. Dia tahu persis siapa-siapa yang berada dalam gerakan itu. Sebagian besar adalah bekas anak buahnya di Kodam Diponegoro. Mereka bukan orang asing untuknya. Dia hadir pada saat Letkol Untung, pemimpin gerakan ini, menikah. Dia datang pada saat Kol. Latief menyunatkan anaknya.
Yang lebih spektakuler muncul beberapa hari kemudian. Entah ide dari siapa, Soeharto dengan genial memakai media untuk memberangus gerakan dan sekaligus menghantam lawan politik tentara, yakni PKI. Sudah hampir satu dekade, TNI dan PKI bentrok di banyak daerah memperebutkan tanah-tanah perkebunan yang dinasionalisasi. PKI mendukung aksi-aksi buruh dan petani; militer mengamankan modal yang dikuasainya karena nasionalisasi.
Pengangkatan mayat para jendral dipublikasikan secara maksimal lewat satu-satunya media milik Angkatan Darat. Dalam gambar yang bisa kita lihat sekarang, tampak wajah Soeharto yang santai dan dingin mengawasi jalannya pengangkatan mayat itu.


hartoSoeharto dengan seragam loreng berkacamata sambil memegang tongkat komando

Pembingkaian bahwa kekejaman pembunuhan para jendral itu dilakukan oleh PKI dengan segera mengalir ke arus bawah. Pembantaian terjadi dimana-mana. Pembantaian itu banyak yang dilakukan oleh rakyat namun dengan dukungan TNI-AD. Di banyak tempat, pembantaian tidak terjadi hingga kedatangan pasukan RPKAD pimpinan Kol. Sarwo Edhie Wibowo, mertua presiden SBY.
***
Pembantaian ini memakan korban sekitar hampir satu juta jiwa. Puluhan juta lainnya dihukum dengan dihilangkan hak-haknya, distigmatisasi dalam kehidupan sosial politik, serta dipersulit aksesnya terhadap pelayanan kesejahteraan oleh negara. Semua kebijakan yang diterapkan kemudian – seperti Litsus (penelitian khusus) dan ‘bersih lingkungan’ – sesungguhnya ditujukan kepada oposisi terhadap kekuasaan Soeharto.
Awal tahun 1990, saya bertemu Ali Sadikin di kantornya di Ratu Plaza. Kantor ini juga berfungsi sebagai markas Petisi 50, yaitu kumpulan 50 orang elit militer purnawirawan dan sipil yang rajin mengkritik Soeharto. Bang Ali, sapaan akrabnya, menunjukkan pada saya ‘kematian perdata’ yang dialami anggota Petisi 50. Padahal mereka hanya 50 orang dan tidak mengorganisasi apapun. Mereka hanya menyampaikan kritik.
“Kamu lihat Hoegeng?,” sergah Bang Ali kepada saya merujuk pada Jendral Hoegeng Iman Santoso, mantan Kapolri. “Hoegeng bahkan tidak punya uang untuk sekedar memperbaiki giginya karena digencet sama Harto!” katanya. Memang semua akses ekonomi untuk anggota Petisi 50 ditutup. Itulah kematian perdata mereka.
Soeharto bisa memelihara dendamnya sangat lama dan membalasnya dengan sangat mematikan.
***
Apakah sesungguhnya kunci sukses dari Soeharto sehingga bisa berkuasa selama 32 tahun? Banyak orang akan menunjuk susunan kekuasaan ‘Tritunggal Mahakudus’ Orde Baru: Militer, Birokrasi, dan Golkar. Tidak sepenuhnya salah.
Namun yang tidak bisa dipungkiri adalah ketrampilan Soeharto melakukan ‘micro-management’ atas kekuasaannya. Dia berhasil menjadikan dirinya sebagai pusat dari semua intrik kekuasaan. Sikap diamnya membuat langkahnya sulit ditebak. Sementara, dia sangat teliti mengawasi para sekondannya, terutama dalam hal: siapa melakukan apa.
Saya kira Soeharto tidak pernah melihat dirinya sebagai seorang presiden dalam pengertian pemerintahan modern. Dia memandang dirinya sebagai seorang raja.
Di kalangan militer Indonesia ada istilah KISS – Ke Istana Sendiri-sendiri. Artinya, setiap orang datang ke istana melaporkan saingannya. Soeharto biasanya menanggapinya dengan mengangguk-angguk, seolah mengiyakan namun sesungguhnya dia mengamati semua tindak-tanduk mereka.
Manajemen seperti ini seringkali dipakainya untuk menangani krisis. Soeharto mengadu Ali Moertopo dengan Soemitro pada Peristiwa Malari 1974. Pada awal 1990-an, Ketika Benny Moerdani dianggap tidak loyal, khususnya dalam soal suksesi, dia memasang Soedharmono sebagai saingannya.
Namun, toh dia gagal ketika memainkan kartu yang sama terhadap menantunya, Prabowo Subianto dan pengawal setianya Wiranto di tahun 1998. Ada pendapat bahwa taruhan tahun 1998 terlalu tinggi dan melibatkan orang-orang yang justru hendak dia lindungi, yakni keluarganya sendiri.
***
“Piye isih enak jamanku toh?” demikianlah slogan dalam poster dan meme di media sosial yang sekarang ini dihembus-hembuskan oleh pendukung Soeharto. Seolah-olah di zaman kekuasaannya semua serba murah. Benarkah Indonesia lebih sejahtera di jaman Soeharto?
Sebagai seorang yang berkuasa mutlak, Soeharto dengan pintar memberikan portofolio ekonomi kepada kaum teknokrat. Merekalah yang bekerjasama dengan lembaga-lembaga dan negara-negara asing untuk menjalankan kebijakan ekonomi Indonesia.
Sementara ekonomi dibuka untuk modal asing dan modal dalam negeri (yang sebagian besar diisi oleh kroni-kroninya), Soeharto menuruti saran lembaga seperti World Bank untuk melakukan investasi bidang kesejahteraaan.
Sesungguhnya rejim otoriter atau totaliter dimanapun di seluruh dunia pertama-tama harus mencukupi kebutuhan rakyatnya. Penindasan tidak bisa berdiri sendiri. Mereka yang ditindas harus dicukupi kebutuhan pokoknya. Kombinasi antara penindasan dan pemenuhan kebutuhan pokok akan melahirkan massa-rakyat yang jinak.
Tentu selain pemenuhan kebutuhan pokok, Soeharto juga membentuk rejim yang luar biasa efektif untuk membunuh dan menciptakan efek atas pembunuhan itu. Soeharto sangat handal ‘menormalisasi’ pembunuhan. Seperti tampak dalam pembunuhan misterius (yang dikenal dengan istilah yang teramat sinis, ‘Petrus’). Hampir sepuluh ribu orang terbunuh, mayatnya dibuang di tempat umum sebagai ‘shock therapy.’ Kaum komunis ‘normal’ dibunuh karena mereka berkhianat kepada negara (padahal tidak ada kaitan antara PKI sebagai partai dengan G30S) dan karena Komunis dianggap tidak percaya Tuhan. Normalisasi kekerasan itu tetap hidup dengan sentosa hingga sekarang.
Demikian pula invasi Indonesia ke Timor Leste yang berakibat musnahnya sepertiga penduduk negeri itu. Soeharto menormalkannya dengan merekayasa ‘integrasi Timor Timur’ seraya menggelapkan fakta-fakta korban invasi. Hingga kini invasi dan pendudukan itu mengundang kenangan pahit untuk orang Indonesia. Bukan karena kekejaman dan keganasan invasi tersebut (ini yang tidak pernah disesali sedikit pun karena dianggap ‘normal’), namun karena akhirnya rakyat Timor Leste memilih merdeka. Ketimbang merasa bersalah karena menginvasi negara tetangga yang kecil, kebanyakan orang Indonesia memilih mempercayai teori konspirasi bahwa Timor-Timur lepas karena tipudaya Australia yang didukung Amerika.
Hal yang sama terjadi dengan Papua. Tidak banyak orang ingat bahwa konsesi pertama yang diberikan Soeharto ketika dia menjadi presiden adalah kepada Freeport McMoran. Hingga kini, tetap terpelihara kesan publik Indonesia bahwa negara dikadali oleh Amerika. Hampir tidak ada orang yang menghubungkan Freeport dengan bangsa Papua sebagai pemilik lahan yang dikuras habis-habisan itu.
***
Kini Soeharto sudah beristirahat di mausoleumnya yang mewah yang dinamakan ‘Astana Giribangun’. Kompleks pemakaman yang dibikin mirip dengan makam raja-raja Jawa Mataram itu. Tentu sejuklah dia berada di dekapan cungkup makam pualamnya.
Selamat ulang tahun, Jagal Besar! Kami tidak akan lupa!***

Selamat Ulang Tahun, Jenderal Jagal Besar!

DELAPAN Juni ini, Soeharto berulangtahun. Seandainya saja dia tidak mati delapan tahun silam, usianya sekarang 94 tahun. Hidupnya sangat panjang di dunia ini: 86 tahun. Dia mencapai umur di atas rata-rata usia harapan hidup orang Indonesia segenerasinya.
Sepuluh tahun terakhir hidupnya dia habiskan dengan sakit-sakitan di kompleks rumahnya di Jl. Cendana, Menteng. Hidup yang sepi dan penuh penyakit. Sehari-hari dia hanya ditemani oleh Suweden, pembantunya yang setia. Dia jelas menyaksikan anak-anak dan keluarga yang dilindunginya selama dia berkuasa berjatuhan. Bahkan anak kesayangannya masuk penjara karena tindak kriminal berat, yakni membunuh seorang hakim agung.
Namun, Soeharto sendiri berhasil mengelak dari semua upaya hukum atas dirinya. Dia memang hendak dibidik atas penyelewengan-penyelewengan ekonomi yang dia lakukan. Tidak ada yang mau memperkarakan dia untuk urusan pembunuhan dan pembantaian yang dia lakukan berulangkali selama 32 tahun ia berkuasa.
Sesungguhnya, tidak ada penguasa sesudahnya yang secara serius mau memenjarakannya. Mereka semua berhutang padanya.
Soeharto adalah sebuah pribadi yang enigmatic. Dia tidak banyak bicara. Dia menutup dirinya seolah-olah sebuah misteri. Dia jelas bukan pribadi yang flamboyan. Juga bukan orang yang bisa bersilat lidah dengan penuh emosi, namun kemudian tertawa lepas bersama lawannya berdebat.
Baginya, ditakuti jauh lebih baik ketimbang dicintai. Hanya ketakutan yang akan membangkitkan hormat dan rasa segan. Saya tidak yakin dia membaca Machiavelli. Tapi persis di sini letak soalnya, Soeharto adalah pengamal setia Machiavelli. Setia hingga ke bulu-bulunya, bahkan.
Di hari ulang tahunnya ini, ada baiknya kita mengingat-ingat kekuasaan Soeharto. Bukan dengan tujuan untuk meromantisasi tetapi untuk mendalami mengapa kita, sebagai bangsa, berhadapan dengan masalah-masalah besar yang sangat sulit penyelesaiannya. Soeharto ada pada titik pusat banyak masalah itu.
***
Majalah POP adalah majalah hiburan yang pernah terbit di Jakarta. Pada edisi bulan Oktober 1974, majalah ini menurunkan satu artikel berjudul “Teka-teki Seputar Silsilah Suharto.” Di dalamnya dinyatakan bahwa Soeharto adalah anak haram dari Raden Rio Padmodipuro, keturunan Sultan Hamengku Buwono II.
Artikel itu membikin Soeharto murka. Majalah POP segera dibredel. Pemimpin redaksinya Rey Hanintyo, dijebloskan ke penjara. Kabarnya, Soeharto masih akan sangat marah jika masalah soal silsilahnya itu disinggung. Dia percaya bahwa dia memang ditakdirkan untuk menjadi penguasa. Dia menolak dihubungkan dengan darah aristokrasi lama yang kekuasaannya sedang memudar. Dia percaya dirinya di atas aristokrasi itu.
Soeharto lahir pada 8 Juni 1921, di desa Kemusuk, Godean, Yogyakarta. Gerakan nasionalis sudah ada sebelum dia lahir. Tahun 1908, gerakan Boedi Oetomo lahir di Yogyakarta. Empat tahun kemudian, muncul Sarekat Islam dan gerakan Muhammadiyah. Secara kebetulan, Partai Komunis Indonesia (PKI) lahir sebulan sebelum Soeharto.
Soeharto baru berusia lima tahun ketika PKI melancarkan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Belanda di Jawa dan di Sumatera Barat. Usianya sembilan tahun ketika Soekarno diadili di Bandung karena aktivitasnya sebagai nasionalis. Soekarno mengucapkan pidato pembelaan yang berapi-api yang diberi judul Indonesia Menggugat. Ketika organisasi pemuda berkumpul mengucapkan Sumpah Pemuda, Soeharto baru berusia tujuh tahun.
Masa kecilnya dihabiskan di Godean. Namun karena persoalan keluarga, dia dipindahkan oleh ayahnya ke Wuryantoro, Wonogiri. Di situlah dia bersekolah di Schakel School yang kemudian dilanjutkannya dengan Sekolah Rakyat di Yogyakarta. Dia sempat masuk ke sekolah setingkat SMP yang dikelola Muhammadiyah namun tidak diselesaikannya.
Karena tidak bersekolah, dia bekerja. Hanya sebentar dia menjadi pegawai Bank Desa. Kemudian ada pekerjaan yang lebih menarik perhatiannya, yakni menjadi tentara. Tanggal 1 Juni 1940, dia resmi menjalani pendidikan tentara kolonial Belanda, KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda) dan tamat dengan pangkat Kopral. Dia sempat menjalani pendidikan lanjutan dan pangkatnya dinaikkan menjadi Sersan. Namun tentara Jepang keburu mendarat. Karir dan pengabdiannya pada tentara kolonial pun tamat.
Karir militernya justru moncer pada jaman Jepang. Soeharto berhasil masuk tentara PETA (Pembela Tanah Air). Karirnya beranjak dari komandan peleton dan kemudian komandan kompi (Chudancho). Kedudukan ini membawanya ke posisi elit militer di Republik yang baru merdeka. Saat perang kemerdekaan, Soeharto sudah menjadi komandan brigade.
Dia ditugaskan untuk memimpin berbagai operasi militer di luar Jawa. Namun, tidak ada operasi militer Soeharto yang lebih kontroversial ketimbang serangan umum 1 Maret untuk menduduki Yogyakarta yang dikuasai Belanda. Dia mengklaim bahwa inisiatif serangan itu berasal dari dirinya. Tujuannya adalah menunjukkan pada dunia bahwa Republik masih ada. Di kemudian hari, dia bahkan memerintahkan agar serangan itu difilmkan. Namun setelah Soeharto jatuh, klaim inisiatif tersebut dipertanyakan, karena Sultan Hamengku Buwono IX rupanya lebih berperan dalam serangan umum itu.
Soeharto memainkan peran sebagai komandan militer lebih seperti warlord ketimbang komandan militer profesional. Karena keuangan negara yang tipis, dia mendudukkan diri sebagai patron (bapak) untuk anak-anak buahnya. Dia mencarikan dana untuk keperluan anak buahnya – mulai dari seragam, makanan tambahan, biaya kesehatan, membeli peluru dan persenjataan ringan, bahkan bantuan ongkos kawin. Dana-dana ini didapat lewat kongkalikong dengan pengusaha-pengusaha. Mereka mendapat perlindungan menjalankan bisnis illegalnya, terutama penyelundupan, dan sebagai imbalannya mereka ‘menyumbang’ dana ke komandan militer. Ini praktek umum dalam militer Indonesia saat itu. Dalam tingkat tertentu, ‘kebudayaan’ komandan sebagai patron tersebut masih lestari hingga kini.
Namun tak selamanya peran Soeharto sebagai patron mulus. Tahun 1959, dia dipecat sebagai Pangdam Diponegoro oleh Jenderal Nasution. Dia ketahuan meminta uang dari perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah. Dia hampir diadili di pengadilan militer namun kemudian diputuskan untuk mengirimnya ‘belajar’ ke SSKAD (kini Seskoad).
***
Soeharto selalu bernasib baik. Ketika menjadi Mayor Jendral, dia sudah menganggap karirnya mati. Dia, yang tidak termasuk orang-orangnya Nasution atau Ahmad Yani, dua pemimpin militer berpengaruh saat itu, tidak memiliki cantolan kuat ke atas.
Keberuntungan muncul saat Soeharto menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Ketika dia menjabat, terjadi kudeta gagal oleh kelompok perwira muda yang menamakan dirinya Gerakan 30 September (G30S). Yani dan enam jendral pimpinan AD terbunuh. Nasution berhasil meloloskan diri namun tidak punya kendali atas pasukan.
Selebihnya kita tahu dari sejarah. Soeharto mengambil alih situasi. Dengan cepat dia memberangus gerakan itu. Dia tahu persis siapa-siapa yang berada dalam gerakan itu. Sebagian besar adalah bekas anak buahnya di Kodam Diponegoro. Mereka bukan orang asing untuknya. Dia hadir pada saat Letkol Untung, pemimpin gerakan ini, menikah. Dia datang pada saat Kol. Latief menyunatkan anaknya.
Yang lebih spektakuler muncul beberapa hari kemudian. Entah ide dari siapa, Soeharto dengan genial memakai media untuk memberangus gerakan dan sekaligus menghantam lawan politik tentara, yakni PKI. Sudah hampir satu dekade, TNI dan PKI bentrok di banyak daerah memperebutkan tanah-tanah perkebunan yang dinasionalisasi. PKI mendukung aksi-aksi buruh dan petani; militer mengamankan modal yang dikuasainya karena nasionalisasi.
Pengangkatan mayat para jendral dipublikasikan secara maksimal lewat satu-satunya media milik Angkatan Darat. Dalam gambar yang bisa kita lihat sekarang, tampak wajah Soeharto yang santai dan dingin mengawasi jalannya pengangkatan mayat itu.


hartoSoeharto dengan seragam loreng berkacamata sambil memegang tongkat komando

Pembingkaian bahwa kekejaman pembunuhan para jendral itu dilakukan oleh PKI dengan segera mengalir ke arus bawah. Pembantaian terjadi dimana-mana. Pembantaian itu banyak yang dilakukan oleh rakyat namun dengan dukungan TNI-AD. Di banyak tempat, pembantaian tidak terjadi hingga kedatangan pasukan RPKAD pimpinan Kol. Sarwo Edhie Wibowo, mertua presiden SBY.
***
Pembantaian ini memakan korban sekitar hampir satu juta jiwa. Puluhan juta lainnya dihukum dengan dihilangkan hak-haknya, distigmatisasi dalam kehidupan sosial politik, serta dipersulit aksesnya terhadap pelayanan kesejahteraan oleh negara. Semua kebijakan yang diterapkan kemudian – seperti Litsus (penelitian khusus) dan ‘bersih lingkungan’ – sesungguhnya ditujukan kepada oposisi terhadap kekuasaan Soeharto.
Awal tahun 1990, saya bertemu Ali Sadikin di kantornya di Ratu Plaza. Kantor ini juga berfungsi sebagai markas Petisi 50, yaitu kumpulan 50 orang elit militer purnawirawan dan sipil yang rajin mengkritik Soeharto. Bang Ali, sapaan akrabnya, menunjukkan pada saya ‘kematian perdata’ yang dialami anggota Petisi 50. Padahal mereka hanya 50 orang dan tidak mengorganisasi apapun. Mereka hanya menyampaikan kritik.
“Kamu lihat Hoegeng?,” sergah Bang Ali kepada saya merujuk pada Jendral Hoegeng Iman Santoso, mantan Kapolri. “Hoegeng bahkan tidak punya uang untuk sekedar memperbaiki giginya karena digencet sama Harto!” katanya. Memang semua akses ekonomi untuk anggota Petisi 50 ditutup. Itulah kematian perdata mereka.
Soeharto bisa memelihara dendamnya sangat lama dan membalasnya dengan sangat mematikan.
***
Apakah sesungguhnya kunci sukses dari Soeharto sehingga bisa berkuasa selama 32 tahun? Banyak orang akan menunjuk susunan kekuasaan ‘Tritunggal Mahakudus’ Orde Baru: Militer, Birokrasi, dan Golkar. Tidak sepenuhnya salah.
Namun yang tidak bisa dipungkiri adalah ketrampilan Soeharto melakukan ‘micro-management’ atas kekuasaannya. Dia berhasil menjadikan dirinya sebagai pusat dari semua intrik kekuasaan. Sikap diamnya membuat langkahnya sulit ditebak. Sementara, dia sangat teliti mengawasi para sekondannya, terutama dalam hal: siapa melakukan apa.
Saya kira Soeharto tidak pernah melihat dirinya sebagai seorang presiden dalam pengertian pemerintahan modern. Dia memandang dirinya sebagai seorang raja.
Di kalangan militer Indonesia ada istilah KISS – Ke Istana Sendiri-sendiri. Artinya, setiap orang datang ke istana melaporkan saingannya. Soeharto biasanya menanggapinya dengan mengangguk-angguk, seolah mengiyakan namun sesungguhnya dia mengamati semua tindak-tanduk mereka.
Manajemen seperti ini seringkali dipakainya untuk menangani krisis. Soeharto mengadu Ali Moertopo dengan Soemitro pada Peristiwa Malari 1974. Pada awal 1990-an, Ketika Benny Moerdani dianggap tidak loyal, khususnya dalam soal suksesi, dia memasang Soedharmono sebagai saingannya.
Namun, toh dia gagal ketika memainkan kartu yang sama terhadap menantunya, Prabowo Subianto dan pengawal setianya Wiranto di tahun 1998. Ada pendapat bahwa taruhan tahun 1998 terlalu tinggi dan melibatkan orang-orang yang justru hendak dia lindungi, yakni keluarganya sendiri.
***
“Piye isih enak jamanku toh?” demikianlah slogan dalam poster dan meme di media sosial yang sekarang ini dihembus-hembuskan oleh pendukung Soeharto. Seolah-olah di zaman kekuasaannya semua serba murah. Benarkah Indonesia lebih sejahtera di jaman Soeharto?
Sebagai seorang yang berkuasa mutlak, Soeharto dengan pintar memberikan portofolio ekonomi kepada kaum teknokrat. Merekalah yang bekerjasama dengan lembaga-lembaga dan negara-negara asing untuk menjalankan kebijakan ekonomi Indonesia.
Sementara ekonomi dibuka untuk modal asing dan modal dalam negeri (yang sebagian besar diisi oleh kroni-kroninya), Soeharto menuruti saran lembaga seperti World Bank untuk melakukan investasi bidang kesejahteraaan.
Sesungguhnya rejim otoriter atau totaliter dimanapun di seluruh dunia pertama-tama harus mencukupi kebutuhan rakyatnya. Penindasan tidak bisa berdiri sendiri. Mereka yang ditindas harus dicukupi kebutuhan pokoknya. Kombinasi antara penindasan dan pemenuhan kebutuhan pokok akan melahirkan massa-rakyat yang jinak.
Tentu selain pemenuhan kebutuhan pokok, Soeharto juga membentuk rejim yang luar biasa efektif untuk membunuh dan menciptakan efek atas pembunuhan itu. Soeharto sangat handal ‘menormalisasi’ pembunuhan. Seperti tampak dalam pembunuhan misterius (yang dikenal dengan istilah yang teramat sinis, ‘Petrus’). Hampir sepuluh ribu orang terbunuh, mayatnya dibuang di tempat umum sebagai ‘shock therapy.’ Kaum komunis ‘normal’ dibunuh karena mereka berkhianat kepada negara (padahal tidak ada kaitan antara PKI sebagai partai dengan G30S) dan karena Komunis dianggap tidak percaya Tuhan. Normalisasi kekerasan itu tetap hidup dengan sentosa hingga sekarang.
Demikian pula invasi Indonesia ke Timor Leste yang berakibat musnahnya sepertiga penduduk negeri itu. Soeharto menormalkannya dengan merekayasa ‘integrasi Timor Timur’ seraya menggelapkan fakta-fakta korban invasi. Hingga kini invasi dan pendudukan itu mengundang kenangan pahit untuk orang Indonesia. Bukan karena kekejaman dan keganasan invasi tersebut (ini yang tidak pernah disesali sedikit pun karena dianggap ‘normal’), namun karena akhirnya rakyat Timor Leste memilih merdeka. Ketimbang merasa bersalah karena menginvasi negara tetangga yang kecil, kebanyakan orang Indonesia memilih mempercayai teori konspirasi bahwa Timor-Timur lepas karena tipudaya Australia yang didukung Amerika.
Hal yang sama terjadi dengan Papua. Tidak banyak orang ingat bahwa konsesi pertama yang diberikan Soeharto ketika dia menjadi presiden adalah kepada Freeport McMoran. Hingga kini, tetap terpelihara kesan publik Indonesia bahwa negara dikadali oleh Amerika. Hampir tidak ada orang yang menghubungkan Freeport dengan bangsa Papua sebagai pemilik lahan yang dikuras habis-habisan itu.
***
Kini Soeharto sudah beristirahat di mausoleumnya yang mewah yang dinamakan ‘Astana Giribangun’. Kompleks pemakaman yang dibikin mirip dengan makam raja-raja Jawa Mataram itu. Tentu sejuklah dia berada di dekapan cungkup makam pualamnya.
Selamat ulang tahun, Jagal Besar! Kami tidak akan lupa!***